Di Balik Kekuatan PT Kawei Sejahtera, Penambang Nikel Raja Ampat Dicabut Izinnya, Ada Sosok Ini

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah telah mencabut izin usaha pertambangan (IUP) PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

PT Kawei merupakan satu di antara 4 perusahaan yang dicabut IUP-nya oleh pemerintah. Tiga lainnya yaitu PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), dan PT Nurham.

PT Kawei dan 3 perusahaan lain disebut pemerintah telah melakukan kerusakan lingkungan dalam menjalankan opersionalnya di Raja Ampat.

Baca juga: Bahlil Klaim Jokowi Tak Terlibat Tambang Nikel Raja Ampat, Said Didu: Jangan Anggap Kami Bodoh

“Alasan pencabutan atas penyelidikan LHK karena melanggar aturan lingkungan. Yang kedua kawasan perusahaan ini kita masuk kawasan geopark,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia beberapa waktu lalu.

Diketahui, PT Kawei merupakan perusahaan pertambangan bijih nikel yang didirikan pada Agustus 2023.

Perusahaan itu memiliki IUP berdasarkan Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 210 Tahun 2013 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Kawei Sejahtera Mining.

IUP itu diberikan pada 30 Desember 2013 berlaku hingga 20 tahun dengan luas yang diizinkan 5.922 hektare.

Berdasarkan catatan KLH, KSM memiliki Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dan telah melaksanakan kegiatan pembukaan lahan pada 2023 dan operasional penambangan bijih nikel pada 2024.

Dibalik PT Kawei Sejahtera Mining

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, pernah menyampaikan, ada sejumlah orang kuat dibalik PT Kawei, baik itu politisi maupun pengusaha besar.

Politisi berinisial FN disebut pihak Greenpeace Indonesia, di mana dirinya menduduki posisi direktur PT Kawei.

"Ternyata direkturnya ini adalah salah satu politisi besar. Apakah masih menjabat? Tidak menjabat (di dunia politik) lagi tapi pernah terekspos secara politik. Ada namanya FN di sana," kata Iqbal dikutip dari program Gaspol di YouTube Kompas.com, dikutip Selasa (17/6/2025).

Selain itu, Iqbal juga mengungkapkan bahwa mayoritas saham PT Kawei dimiliki oleh pihak yang suka memagari laut.

Namun, dia tidak menyebut secara gamblang pihak yang dimaksud tersebut. 

"Dia (PT Kawei) dimiliki salah satu perusahaan yang suka magari laut. Oh ini kok bisa ini ada perusahaan tukang magar-magar ini memiliki saham," jelasnya.

Berdasarkan penelusuran Greenpeace, PT Kawei juga berafiliasi dengan pensiunan TNI berinisial NS.

Iqbal menambahkan NS juga merupakan sosok politisi.

"Ada juga yang berbintang di pundaknya yaitu purnawirawan (TNI) berinisial NS. Purnawirawan yang berkecimpung di dunia politik," jelasnya.

Terkait hasil investigasi ini, Iqbal menuturkan pihaknya bakal segera merilisnya dalam waktu dekat.

"Greenpeace akan terbitkan laporannya," ujarnya singkat.

Jika merujuk pernyataan dari Iqbal, diduga sosok yang dimaksud berinisial FN adalah Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yaitu Freddy Numberi.

Hal ini diketahui berdasarkan penelusuran Tribunnews.com di data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum pada Jumat (13/6/2025).

Dalam data tersebut perusahaan PT Kawei disahkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0036853.AH.01.02.Tahun 2023 yang terbit pada 28 Juni 2023.

Sebagai politisi, Freddy Numberi pernah tercatat sebagai salah satu kader dari Partai Demokrat.

Bahkan, dia sempat terpilih sebagai anggota DPR periode 2009-2014 tetapi memutuskan mundur.

Sementara terkait pernyataan Iqbal yang menyebut pemegang saham PT Kawei berkaitan dengan pagar laut, diduga merujuk pada bos Agung Sedayu Group yaitu Sugianto Kusuma alias Aguan.

Diketahui, nama Aguan terseret dalam kasus pagar laut di kawasan Tangerang, Banten, beberapa waktu lalu.

Lalu, perusahaan miliknya tersebut pun mengakui sebagai pemilik Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) pagar laut tersebut.

Adapun hal ini sempat disampaikan oleh kuasa hukum Agung Sedayu, Muannas Alaidid.

Kembali lagi terkait kaitan Aguan dengan PT Kawei adalah sebagai pemilik manfaat atau beneficial owner mengacu dari data Ditjen AHU.

Tak cuma Aguan, beneficial owner dari PT Kawei juga dimiliki oleh adiknya yaitu Susanto Kusumo serta anaknya yakni Alexander Halim Kusuma dan Richard Halim Kusuma.

Namun, Tribunnews.com belum mengetahui sosok berinisial NS yang disebut Iqbal turut berafiliasi dengan PT Kawei tersebut.

Bahlil Disebut Merekayasa

Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu yang menyebut Prabowo Subianto mencium 'kenakalan' Menteri ESDM Bahlil Lahdalia.

Hal tersebut diungkap Said Didu saat mencoba membongkar mafia tambang nikel di Raja Ampat dalam Podcast dengan Abraham Samad.

"Kalau saya justru Bahlil mencoba merekayasa kemarin untuk menutupi 4 ini. GAG ini adalah punya BUMN tahun ini mendapat penghargaan sebagai tambang terbaik," ungkap Said Didu.

"Awalnya, saya menduga yang lain dibiarkan sementara yang lain merusak, sedangkan Gag berada di luar geoparknya Raja Ampat. Jadi saya menduga, skenario Bahlil kalau Gag diperiksa dan bagus, berarti yang lainnya bagus. Pas kunjungan ke Gag kan langsung konferensi pers kan kalau tidak ada masalah untuk menutupi yang empat ini," terangnya.

Namun rekayasa Bahlil disebut Said Didu tercium oleh Presiden Prabowo.

"Sepertinya Presiden Prabowo membaca 'ini memang nakal ini anak'," terangnya.

Selain itu, Said Didu mengungkap PT Kawei Sejahtera Mining adalah milik sembilan naga, Aguan atau Sugianto Kusuma.

"Kawei itu kan milik Aguan. Ada satu lagi sembilan naga juga tapi saya lupa yang mana," jelasnya.

"Jadi saya bilang, ini skenarionya. Menarik, dia dipanggil ke Hambalang, ini kan izin tambang hanya satu sektor. Kenapa Setkab dan Setneg yang mengumumkan (pencabutan izin) bukan Bahlil."

"Nah lihat saat Bahlil kemarin (dulu) kita di birokrat tidak boleh menafsirkan keputusan presiden. Kemarin dia mencoba menafsirkan, akhirnya Teddy melototi dia terus kan."

"Jadi menurut saya Pak Prabowo sudah tahu anak ini nakal. Ketahuan nakalnya, jadi dia mau menutupi kesalahan empat yang lain, karena ada sembilan naga di situ," Ungkap Said Didu.

"Ini skenario yang kebuka oleh Prabowo," tegasnya.

Sosok Aguan

Sugianto Kusuma alias Aguan lahir di Palembang, Sumatera Selatan pada 10 Januari 1951.

Ia menikah dengan Rebecca Halim.

Mereka dikaruniai empat orang anak yang bernama Richard Halim Kusuma, Lareina Halim Kusuma, Luvena Katherine Halim, dan Alexander H. Kusuma.

Susanto Kusuma, saudara laki-laki Sugianto Kusuma, juga tercatat sebagai pemegang saham Agung Sedayu. Sementara itu, keponakannya, Steven Kusumo, menjabat sebagai CEO Agung Sedayu Group (ASG).

Pada 1971, Aguan mendirikan perusahaan kontraktor rumah pertokoan yang bernama Agung Sedayu Group.

Dalam 10 tahun pertama, perusahaan ini mulai dikenal oleh pasar melalui promosi dari mulut ke mulut. 

Berkat kerja keras seluruh tim, ASG tumbuh dengan pesat, memperluas jangkauan pelanggan dan menjalin lebih banyak kemitraan bisnis.

Sejak 1991, ASG berhasil menjadi salah satu perusahaan properti terkemuka di Indonesia melalui keberhasilan membangun Harco Mangga Dua, mal elektronik terintegrasi pertama di tanah air.

Keberhasilan tersebut disusul dengan proyek-proyek besar lainnya, termasuk pengembangan kawasan residensial dan komersial skala besar, seperti Taman Palem seluas 200 hektar, serta sejumlah apartemen gedung tinggi.

Perusahaan properti itu juga menggarap proyek pusat perbelanjaan terkemuka, di antaranya adalah Ashta District 8, Mall of Indonesia, PIK Avenue, dan Grand Galaxy Park.

Aguan juga tergabung ke emiten kaleng dan kemasan PT Pratama Abadi Nusa Tbk yang kemudian bertransformasi menjadi Pantai Indah Kapuk Dua (PIK 2).

Selain itu, Aguan menjabat sebagai Direktur Utama PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) dan juga menjadi Wakil Komisaris Utama PT Bank Artha Graha International, yang dimiliki oleh Tomy Winata.

Tomy Winata, seorang pengusaha Tionghoa, aktif di sektor perbankan dan properti. Kesamaan visi di antara mereka menjadikan keduanya menjalin kerja sama strategis. 

Kemitraan ini menghasilkan proyek-proyek real estate besar, seperti kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Kelapa Gading, hingga kawasan perkantoran bergengsi yakni Sudirman Central Business District (SCBD).

Selain itu, Sugianto Kusuma juga menjadi bagian dari 10 pengusaha yang akan berinvestasi di IKN dengan total investasi senilai Rp 40 triliun.

Menurut berbagai sumber, Aguan memiliki harta kekayaan mencapai Rp 42,73 triliun.

Aguan diketahui aktif dalam kegiatan sosial.

Pada 2002, Aguan bersama istrinya bergabung dengan Tzu Chi, yaitu lembaga sosial kemanusiaan yang didirikan oleh Master Cheng Yen pada tahun 1966 dan berpusat di Hualien, Taiwan.

(Tribunnews/Tribunsolo)