Bongkar Mafia Tambang di Raja Ampat, Said Didu Minta Jokowi hingga Bahlil Tanggung Jawab

"Jadi saya bilang, ini skenarionya. Menarik, dia dipanggil ke Hambalang, ini kan izin tambang hanya satu sektor. Kenapa Setkap dan Setneg yang mengumumkan (pencabutan izin) bukan Bahlil."

"Nah lihat saat Bahlil kemarin (dulu) kita di birokrat tidak boleh menafsirkan keputusan presiden. Kemarin dia mencoba menafsirkan, akhirnya Teddy melototi dia terus kan."

"Jadi menurut saya Pak Prabowo sudah tahu anak ini nakal. Ketahuan nakalnya, jadi dia mau menutupi kesalahan empat yang lain, karena ada sembilan naga di situ," Ungkap Said Didu.

"Ini skenario yang kebuka oleh Prabowo," tegasnya.

Tentang perizinan, Said Didu menilai banyak aturan yang diubah demi memudahkan perusahaan mendapatkan izin tambang.

Said Didu menilai Jokowi dan seorang Menteri adalah sutradara di balik semua ini.

"Tentang izin, kita harus tahu bahwa Jokowi dengan Menteri yang paling berpengaruh itu sutradara tambang itu adalah menteri yang berpengaruh," tegas Said Didu.

"Itu dua kali melakukan hal untuk memudahkan tambang. Merubah Undang-Undang Minerba tahun 2009, diubah di 2020 dalam waktu tiga hari," jelasnya.

Abraham Samad pun membenarkan pengubahan Undang-Undang tersebut.

"Betul saya ingat," sahur Abraham Samad.

Said Didu pun mengingatkan saat Undang-Undang Cipta Kerja diubah hingga semua memudahkan perusahaan pertambangan karena tak perlu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

"Terus habis itu masih kurang, Undang-Undang Cipta Kerja diubah sehingga tidak perlu AMDAL lagi semua."

"Jadi memang Jokowi mengubah Undang-Undang untuk menjual negara ini. Jadi kepada seluruh rakyat Indonesia, udahlah Jokowi memang ini menjual negara ini," ucapnya berkali-kali.

Tak berhenti di sana, Said Didu juga menyinggung pembuatan PSN.

"Masih kurang, maka dibikinlah PSN. Kalau ada yang khusus Proyek Strategis Nasional yang mentorpedo semua," jelasnya.