AHY Kumpulkan Investor dari 33 Negara di Jakarta, Incar Rp200 Triliun untuk Proyek Infrastruktur

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengundang investor dari 33 negara dalam acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC).

Investor yang hadir berasal dari berbagai kawasan, termasuk negara-negara ASEAN, China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan India.

Tak hanya dari Asia, investor juga datang dari Timur Tengah, Eropa, Amerika Latin, hingga Afrika.

Baca juga: Bank BJB Syariah Gelar Investor Gathering, Kenalkan Sukuk Subordinasi Pertama Senilai Rp300 Miliar

"Jadi, kami ingin menghadirkan sebuah acara yang compact," kata AHY ketika diwawancara di sela-sela ICI 2025, Rabu (11/6/2025).

"Kami ingin secara khusus menyampaikan kepada siapapun yang memiliki ketertarikan untuk menanamkan modalnya di Indonesia dengan menunjukkan proyek-proyek yang akan dijalankan 5 tahun ke depan," jelasnya.

Beragam proyek ditawarkan dalam acara ini, mulai dari infrastruktur di wilayah perkotaan dan pedesaan, hingga proyek transportasi darat, laut, udara, termasuk pengembangan kereta api dan penerbangan.

AHY menyebutkan bahwa terdapat sekitar 40 proyek infrastruktur yang sudah dikurasi dan siap untuk ditawarkan kepada investor swasta.

"Sebetulnya cukup banyak yang sudah bisa dipelajari, sebagian sudah dikurasi ya. Ada 40 sekian proyek infrastruktur yang bisa didiskusikan," ujar AHY.

Ditemui di tempat sama, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rachmat Kaimuddin menyebut bahwa nilai total proyek yang ditawarkan mencapai hampir Rp 200 triliun.

Menurut Rachmat, semua proyek tersebut akan ditawarkan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau bentuk kolaborasi lainnya dengan sektor swasta.

"Ini yang perlu kita ingat bahwa ini adalah proyek-proyek yang ada hubungannya dengan swasta. Jadi ini memang yang butuh KPBU lah atau joint venture," kata Rachmat.