Pengamat Nilai Temuan Sumber Daya Gas Bumi di Sulteng Dapat Penuhi Kebutuhan Industri Nasional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Seiring terus tumbuhnya industri di Tanah Air, kebutuhan terhadap gas sebagai energi bersih juga terus meningkat.

Terkait hal itu, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Study (IRESS) Marwan Batubara menilai, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) mampu menjaga ketersediaan gas di tengah permintaan yang juga terus meningkat.

Apalagi, sambungnya, adanya termasuk discovery raksasa sumber daya gas bumi di Sulawesi Tengah yang berpotensi menghasilkan 548 miliar kaki kubik gas.

Baca juga: SKK Migas Akui PHE Terus Lakukan Eksplorasi di Tengah Berbagai Tantangan 

”Ya, jelas. Penemuan sangat besar itu antara lain menjadi bukti komitmen PHE untuk terus mendorong dan memenuhi ketersediaan gas industri,” kata Marwan kepada media hari ini (10/6/2025).

Industri dalam negeri memang terus tumbuh. Di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 2025 menjadi 4,87 persen, sektor industri tetap menunjukkan peningkatan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), untuk industri pengolahan (manufaktur) misalnya, tumbuh 4,55% (year-on-year). Beberapa subsektor industri pengolahan yang mengalami pertumbuhan signifikan, antara lain industri logam dasar yang mencapai 14,47%.

Marwan menambahkan, pertumbuhan industri memang meningkatkan kebutuhan sektor tersebut terhadap gas bumi.

Kondisi demikian, jelas Marwan, tak lepas bahwa gas termasuk energi ramah lingkungan. Apalagi, ditambah upaya Pemerintah untuk terus mendorong lingkungan yang lebih bersih.

”Harganya juga masih dikendalikan pemerintah untuk bisa memenuhi kebutuhan biaya yang efisien bagi industri,” lanjut Marwan.

Kebutuhan industri terhadap gas yang terus naik, jelas Marwan, antara lain diperlihatkan banyaknya Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG), termasuk oleh PHE yang notabene merupakan kontributor terbesar dalam penyediaan gas.

Begitu pun Marwan mengingatkan, tingginya komitmen PHE juga perlu didukung Pemerintah.

Tidak hanya melalui insentif menarik, tetapi juga upaya konkret dalam menyederhanakan perizinan yang saat ini terlalu banyak dan berbelit-belit. Termasuk didalamnya adalah perizinan usaha hulu migas.

“ Nah itu kan Pemerintah harus menjamin. Siapa pun itu, baik asing maupun Pertamina kan pasti tidak akan mau berbisnis di usaha hulu migas kalau perizinan masih berbelit. Ini harus segera ditertibkan,” tegasnya.

Karena itulah Marwan berharap agar Presiden Prabowo Subianto melakukan intervensi untuk penyederhanaan perizinan usaha hulu migas, baik melalui instruksi presiden maupun instrumen hukum lain.

Dengan demikian PHE maupun KKKS lainnya semakin bergairah melakusaha usaha hulu migas terutama untuk menyediakan gas industri yang sangat terjangkau.
 
”Kementerian Investasi/BKPM harus mengoptimalkan perannya agar hal ini tidak menjadi hambatan.  Kalau perlu ada instruksi presiden (Inpres) dari Presiden Prabowo untuk mendorong gas untuk industri ini agar semua perizinan dipercepat,” ujar Marwan.