Pemerintah Buka Pengelolaan WIUPK, APWNU Singgung Terobosan dalam Ekosistem Pertambangan Nasional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Asosiasi Pertambangan Warga Nusantara (APWNU) menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah yang membuka akses kepemilikan dan pengelolaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).

Hal ini seiring diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Minerba.

Ketua Umum APWNU, Imam Subali, menilai kebijakan tersebut sebagai terobosan dalam ekosistem pertambangan nasional.

"Tambang untuk kemakmuran rakyat. Dengan regulasi baru ini, negara membuka ruang inklusif agar pengelolaan tambang dapat dirasakan manfaatnya secara merata oleh masyarakat luas, tidak lagi hanya oleh korporasi besar," ujar Imam Subali dalam Harlah ke-1 Asosiasi Pertambangan Warga Nusantara (APWNU) di Jakarta, Kamis (29/5/2025).

Imam menekankan bahwa peran APWNU adalah sebagai jembatan strategis antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. 

APWNU, kata Imam, aktif dalam memerangi praktik tambang ilegal yang menurutnya kian marak, khususnya di sektor nikel.

"Kami mendukung penuh langkah pemerintah untuk mengendalikan tambang ilegal. Praktik ini merugikan negara dan masyarakat, serta merusak lingkungan. Tata kelola yang legal dan berkelanjutan adalah harga mati," kata Imam.

Di tengah dinamika sektor pertambangan nasional, termasuk prediksi penurunan produksi batubara pada 2025, Imam Subali menilai pentingnya strategi adaptif.

Langkah ini agar sektor tambang tetap menjadi penggerak ekonomi tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan dan hak masyarakat.

APWNU juga menyatakan komitmennya untuk mendukung visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengelola sumber daya alam secara adil dan berpihak kepada rakyat.

"Kami siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan bahwa pertambangan bukan hanya sumber devisa, tetapi juga alat pembangunan yang berkeadaban," pungkas Imam Subali.

Acara Harlah APWNU dihadiri oleh Ketua PBNU KH Ulil Abshar Abdalla, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, dan Sekjen APWNU Joko Suprianto.