Tekan Biaya Logistik Kawasan Indonesia Timur, Pelabuhan Makassar Bakal Jadi Hub Ekspor Impor Baru
Pemerintah tengah mengembangkan Pelabuhan Makassar sebagai pusat baru ekspor-impor untuk menekan biaya logistik
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah tengah mengembangkan Pelabuhan Makassar sebagai pusat baru ekspor-impor untuk menekan biaya logistik dari dan ke kawasan Indonesia timur.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Antoni Arif Priadi mengatakan, selama ini barang dari wilayah timur harus melalui Jakarta atau Surabaya sebelum diekspor ke luar negeri dan sebaliknya. Kondisi tersebut, akhirnya berdampak pada tingginya biaya dan waktu pengiriman atau logistik.
Baca juga: Komisi XII DPR Ungkap Tantangan Hilirisasi Mulai Infrastruktur hingga Lemahnya Sistem Logistik
"Makassar itu saat ini logistik yang tadi disampaikan agak sedikit costly karena barang dari timur itu biasanya masuk dulu ke Jakarta atau Surabaya baru dia ekspor," kata Antoni di JCC Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025).
Saat ini pemerintah tengah mengembangkan Pelabuhan Makassar. Di mana dengan kapasitas Pelabuhan Makassar yang kini mencapai dua juta ton per tahun, proses ekspor ke negara tujuan seperti Tiongkok dapat dilakukan langsung dari Makassar tanpa perlu transit di kota lain.
Antoni menerangkan, langkah ini diyakini mampu memangkas waktu dan menurunkan biaya logistik secara signifikan. "Itu akan memotong banyak waktu dan tentu cost-nya pasti akan turun," imbuhnya.
Baca juga: Penerapan Zero ODOL Diperkirakan Menambah Beban Distribusi, Segini Hitungannya
Proyek tersebut saat ini disebut Antoni sudah berjalan. Meksi demikian pemerintah belum mengumumkan secara secara luas mengenai detil rencana tersebut.
"Targetnya sekarang sudah jalan cuman gak boleh rame-rame. Kenapa? Pasti nanti akan ada kompetitor yang merubah strateginya," ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menambahkan, pemerintah terus mengawal penguatan sektor transportasi laut dan konektivitas nasional.
Upaya ini agar dermaga-dermaga di seluruh wilayah, khususnya di kawasan timur, memiliki kapasitas yang lebih merata.
Baca juga: Jurus Kemenhub dan Korlantas Tangani Kendaraan ODOL Demi Keselamatan di Jalan Raya
AHY menyebut konsep hub and spoke menjadi salah satu pendekatan untuk menyatukan wilayah-wilayah Indonesia yang selama ini masih bergantung pada transportasi darat, padahal banyak daerah 3T (Terdepan, Terluar, Terdalam), serta wilayah perbatasan yang belum terjangkau secara optimal.
"Kalau tadi lihat di peta rata-rata konsentrasinya tentu di Jawa dan di wilayah barat, Indonesia wilayah timur kita terus perkuat dengan konsep hub and spoke, ini kita berharap bisa semakin mengintegrasi wilayah-wilayah," jelas AHY.
Selain aspek ekonomi dan pemerataan, pembangunan sektor transportasi laut juga harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan.
Dekarbonisasi dan inovasi teknologi rendah emisi menjadi kunci untuk menjawab tantangan perubahan iklim. Pemerintah mendorong kapal-kapal dan infrastruktur pelabuhan agar semakin ramah lingkungan dan digital.
"Indonesia juga harus punya tanggung jawab moral, tanggung jawab yang juga harus dijalankan untuk bisa menghadirkan pembangunan yang lebih berkelanjutan, itulah mengapa dekarbonisasi penting mengapa inovasi untuk menghadirkan teknologi yang low carbon emission ini juga penting, kapal-kapal harus semakin ramah lingkungan dermaga juga harus semakin cerdas," ucap AHY.
Detik-detik Anggota Polres Pelabuhan Makassar Tertembak di Dada Saat akan Tangkap DPO Pelaku Begal |
![]() |
---|
Rekam Jejak AKBP Rise Sandiyantanti, Polwan Jebolan Akpol 2005 Jabat Kapolres Pelabuhan Makassar |
![]() |
---|
Kondisi 2 Bocah di Makassar Korban Penganiayaan Orang Tua, Dirantai hingga Disiram Air Panas |
![]() |
---|
Menteri PU Tak Berani Larang Truk ODOL Beroperasi, Takut Inflasi dan Biaya Logistik Naik |
![]() |
---|
Tol Serang-Panimbang Pangkas Waktu Perjalanan ke Banten Jadi 2 Jam, Tekan Biaya Logistik 30 Persen |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.