Legislator PDIP Dorong Pemanfaatan 'Lahan Tidur' Milik Negara untuk Peternak Lokal

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke peternakan dan penggemukan sapi Hijrah Barokah Farm di Desa Neglasari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (22/5/2025).  

Kegiatan dengan tema besar swasembada pangan ini dipimpin Ahmad Yohan selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja. Turut mendampingi sejumlah anggota Komisi IV DPR RI lainnya serta Kementerian Pertanian, Badan pangan Nasional, Badan Karantina Indonesia, Direksi PT Berdikari, Dinas Peternakan Provinsi dan Kabupaten Purwakarta dan para peternak lokal.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T Danaparamita, dari kunjungan itu mendorong pemanfaatan lahan-lahan milik negara yang belum terkelola optimal atau disebut "lahan tidur" untuk mendukung kegiatan peternakan lokal. 

Sonny menilai banyak lahan milik negara, termasuk milik BUMN, yang masih dalam kondisi menganggur dan seharusnya bisa digunakan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Ia menekankan bahwa pengelolaan lahan negara harus diarahkan untuk kegiatan produktif, salah satunya peternakan.

“Saya cukup mengerti ada banyak tanah-tanah milik BUMN yang saat ini posisinya idle. Sayang kalau dibiarkan terlantar,” kata Sonny, dalam keterangannya kepada wartawan.

“Kalaupun ada yang sudah disewa, juga ada yang masih terlantar karena penyewanya sudah kehabisan uang buat bayar sewanya,” sambungnya.

Baca juga: Iwan Setiawan Lukminto Diciduk Kejagung, Pemenuhan Hak Eks Karyawan Sritex Terus Dikawal Pemerintah

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan, Hary Suhada, menyoroti kendala yang dihadapi investor di sektor peternakan. Salah satu hambatan utama adalah biaya sewa lahan milik BUMN yang dinilai terlalu tinggi.

“Para investor mengatakan bahwa biaya sewa yang diajukan oleh BUMN terlalu tinggi, sehingga tidak bisa masuk dalam kalkulasi bisnis mereka," ujar Hary.

Masalah serupa disampaikan oleh perwakilan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat. Mereka mengakui bahwa banyak peternak kesulitan memperoleh lahan dengan harga sewa yang terjangkau untuk memulai atau mengembangkan usaha ternak.

Menanggapi hal tersebut, Sonny mengungkapkan bahwa di wilayah Jawa Barat saja, masih banyak lahan tidur yang bisa dimanfaatkan. Ia mencontohkan upaya Polda Jawa Barat yang berhasil memfungsikan ratusan ribu hektare lahan yang sebelumnya tidak terkelola.

Baca juga: Petani di Desa Kanorejo Tuban Jatim Buang Cabai Hasil Panen ke Sungai, Ada Apa?

Sonny juga menyoroti kinerja PT Berdikari sebagai BUMN di sektor peternakan. Ia berharap perusahaan ini lebih optimal dalam menjalankan fungsinya. "Tentu kami sangat sedih jika BUMN peternakan tapi hanya punya sapi 200 ekor," katanya lirih.

Ia menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan pada impor daging sapi dan memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dalam negeri.

Menurutnya, Kementerian Pertanian harus lebih aktif memberikan pendampingan dan fasilitas kepada para peternak.

“Kementan harus bisa jemput bola. Peternak perlu difasilitasi lebih. Sudah terlalu lama peternak Indonesia tidak sejahtera. Program vaksin gratis harus diperbesar skalanya,” tegasnya.

Sonny juga mendorong perbaikan manajemen peternakan, peningkatan kualitas bibit, dan pengembangan bank pakan untuk mendukung kemandirian peternak. Ia menilai, regulasi sewa lahan perlu diatur agar tidak membebani peternak namun tetap menguntungkan negara.

"Regulasi yang mengatur tentang biaya sewa juga harus disusun dengan tidak merugikan negara namun juga tidak memberatkan penyewa," tandasnya.