Aksi Ojek Online
Pro-kontra Aksi 205: Ojol Gelar Aksi Protes Besok, Organisasi Angkutan Sewa Menolak Turun ke Jalan
Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia (ORASKI) menyatakan secara tegas tidak akan ikut turun ke jalan dalam aksi demonstrasi driver ojol besok.
Editor:
Choirul Arifin
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia (ORASKI) menyatakan secara tegas tidak akan ikut turun ke jalan dalam aksi demonstrasi yang akan digelar driver ojek dan taksi online pada 20 Mei 2025.
Ketua Umum ORASKI Fahmi Maharaja mengklaim anggota di asosiasinya yang mencapai jutaan mitra pengemudi onlinememilih untuk tetap on-bid untuk menghidupi keluarga, ketimbang mengikuti mobilisasi politik yang tidak mencerminkan aspirasi asli pengemudi.
Dia menilai bahwa kesejahteraan pengemudi harus diperjuangkan melalui pendekatan yang konstruktif dan rasional, bukan dengan mobilisasi politik atau tekanan jalanan yang bisa mengganggu stabilitas ekosistem transportasi online yang selama ini sudah terbentuk dan berjalan dengan baik.
Fahmi Maharaja mengatakan, pada prinsipnya ORASKI mendukung setiap upaya untuk meningkatkan kesejahteraan driver online, namun pihaknya tidak sependapat dengan usulan DPR terkait pembatasan potongan aplikasi maksimal 10 persen.
“Usulan tersebut bisa menjadi preseden buruk bagi keberlangsungan transportasi online. Ekosistem ini selama ini terbukti mampu bertahan tanpa subsidi pemerintah, bahkan di tengah tantangan ekonomi global," kata dia.
"Jangan sampai niat baik berubah jadi blunder yang membahayakan semuanya,” ujar Fahmi.
Seperti diketahui, Aksi 205 akan digelar Selasa besok oleh komunitas driver ojek online dan taksi online sebagai bentuk protes atas kebijakan perusahaan aplikasi yang melakukan pemotongan jasa aplikasi lebih dari 20 persen.
Gerakan ini akan dilakukan serentak di hampir seluruh kota di Indonesia.
Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono mengatakan, aksi mematikan aplikasi dan turun ke jalan ini merupakan bentuk protes pengemudi atas kebijakan perusahaan aplikator melakukan pemotongan jasa apikasi hingga mencapai 50 persen.
Fahmi berpendapat, soal besaran potongan aplikasi adalah ranah bisnis-ke-bisnis (B2B) antara aplikator dan mitranya.
Baca juga: Driver Ojol-Taksi Online Akan Geruduk Massal Istana dan DPR 20 Mei, Serentak Matikan Aplikasi
"Pemerintah sebagai regulator seharusnya tidak masuk terlalu jauh ke dalam ruang ini," kata dia.
“Kalau mau meningkatkan kesejahteraan driver, solusinya bukan dengan membatasi potongan aplikasi, tapi lewat insentif pajak, subsidi kendaraan, dan edukasi berkelanjutan. Itu yang benar-benar bisa dirasakan langsung oleh driver,” tambahnya.
Empat Usulan ORASKI
Terkait protes driver ojol soal besaran potongan pendapatan, ORASKI mengusulkan solusi berupa insentif pajak dan edukasi.
Mereka mendorong pemerintah dan DPR untuk fokus pada insentif nyata bagi pelaku usaha dan driver online. Ada empat usulan yang mereka ajukan.
1. Penghapusan PPN dan PPh atas pembelian kendaraan operasional;
2. Potongan pajak untuk pembelian suku cadang;
3. Subsidi program edukasi dan pelatihan untuk driver;
4. Pendekatan perlindungan usaha yang selama ini juga diberikan kepada taksi konvensional.
Baca juga: Driver Ojol Bakal Demo di Istana dan Gedung DPR Minta Gagalkan Akuisisi GOTO Oleh Grab
Aksi Ojek Online
Aksi Ojek Online 20 Mei 2025, Layanan Ojol untuk Masyarakat Tetap Berjalan Normal |
---|
UMKM Bergantung pada Ojol, Menteri Maman Minta Hubungan Aplikator-Driver Tetap Kondusif |
---|
Pengemudi Ojol Temui Komisi V DPR, Usulan Audit Aplikator Mencuat hingga Wacana Pemanggilan Menhub |
---|
Komisi V DPR Akan Panggil Menhub Bahas Potongan Aplikator Ojol Lebih 20 Persen |
---|
Rapat Dengar Pendapat Asosiasi Driver Ojek Online, Adian PDIP Minta Pihak Aplikator Diaudit |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.