Komdigi Tanggapi Usulan Melegalkan Kasino untuk Genjot Penerimaan Negara

TRIBUNNEWS.COM , JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan perlu kajian mendalam sebelum memutuskan melegalkan pendirian kasino di Indonesia untuk menggenjot penerimaan negara.

“Wah itu perlu kajian ya,” ujar Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Alexander Sabar di kantor Komdigi, Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Wacana melegalkan beroperasinya kasino muncul di tengah gencarnya pelarangan judi online.

Alexander menambahkan, Komdigi tidak punya kewenangan untuk melegalkan bisnis kasino. Karena itu, dia enggan menanggapi lebih lanjut soal wacana tersebut.

“Untuk masalah itu bukan porsinya kami untuk menanggapi masalah itu ya,” ucap Alexander.

Usulan melegalkan kasino datang dari anggota Komisi XI DPR RI saat rapat kerja bersama dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Anggota Komisi XI Fraksi Partai Golkar Galih Kartasasmita mengusulkan solusi baru untuk membantu meningkatkan pemasukan negara selain dari sektor pariwisata dan pajak.

Galih mengusulkan agar pemerintah membuka kasino legal seperti yang dilakukan Uni Emirat Arab untuk menambah pemasukan negara.

Galih melihat adanya kesamaan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab di beberapa aspek seperti melimpahnya sumber daya alam hingga di bidang penyedia jasa, sehingga memungkinkan Indonesia juga bisa membuka kasino legal untuk menambah pemasukan negara.

Baca juga: MUI Tolak Tegas Usulan Legalisasi Kasino di Indonesia

“Mungkin mohon maaf nih, saya bukannya mau apa-apa, tapi UEA kemarin sudah mau jalanin kasino, Pak. Coba negara Arab jalanin kasino, itu kan maksudnya mereka kan out of the box gitu lembaga dan kementerian dan lembaganya out of the box,” ujar Galih.