Pemerintah Targetkan Minimal 100 Sekolah Rakyat Dibangun Setiap Tahunnya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah menargetkan pembangunan minimal 100 Sekolah Rakyat setiap tahunnya.

Pada tahap pertama, pemerintah belum akan membangun sekolah baru, melainkan merenovasi sekolah yang sudah ada.

Renovasi ditargetkan rampung pada Juli 2025 agar bisa langsung digunakan untuk tahun ajaran 2025/2026.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan sejauh ini ada 65 sekolah yang sedang dalam proses renovasi. Ia mengatakan jumlahnya akan terus bertambah.

Baca juga: Kementerian PU Sebut Biaya Pembangunan Satu Sekolah Rakyat Baru Mencapai Rp 100 Miliar

"Target tahun pertama merenovasi beberapa area yang telah disiapkan bersama-sama, baik oleh pemerintah daerah, Kementerian Sosial, maupun Kementerian PU," katanya ketika memberi sambutan dalam acara Konsultasi Regional (Konreg) di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (9/5/2025).

Pada tahap kedua, sekolah-sekolah baru akan dibangun di atas lahan seluas 6 hingga 10 hektare

Konsep Sekolah Rakyat adalah berasrama dan mencakup jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Sekolah juga akan dilengkapi beberapa fasilitas di antaranya tempat ibadah dan sarana olahraga.

Berbagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat ini telah disurvei oleh Kementerian PU dan Kementerian Sosial bersama Pemerintah Daerah. Hingga kini, ada 135 lokasi yang telah disurvei.

Pembangunan Sekolah Rakyat tahun depan ditargetkan selesai pada Juni 2026 agar pada Juli bisa langsung diresmikan dan dipakai untuk tahun ajaran 2026/2027.

"Murid-murid yang sudah kami tampung sementara di tahap 1 bisa langsung bersekolah di gedung yang sebenarnya," ujar Dody.

Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU Maulidya Indah Junica mengatakan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat akan berupa Multi Years Contract (MYC) yang dimulai pada 2025.

"Insyaallah ini dikontrak di bulan Juni ini adalah MYC 100 lokasi lanjutan. Kemudian di tahun 2026 kami akan juga memulai 100 lokasi baru untuk tahun ajaran 2027-2028. Sesuai amanat Presiden Prabowo, setiap tahun minimal 100 lokasi Sekolah Rakyat," kata Maulidya.