Menteri PU Sebut Satu Pembangunan Sekolah Rakyat Baru Bakal Telan Rp 150 M

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut pembangunan satu unit Sekolah Rakyat baru akan membutuhkan anggaran sekitar Rp 150 miliar.

Sekolah ini akan berbentuk asrama dan mencakup jenjang pendidikan dari SD hingga SMA, lengkap dengan berbagai fasilitas penunjang.

Salah satu fasilitas utama yang akan dibangun adalah lapangan sepak bola. Dody menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto juga ingin Sekolah Rakyat bisa mencetak bibit-bibit atlet sepak bola.

Baca juga: Komisi V DPR Protes ke Menteri PU karena Tak Diberitahu soal Dapat Tambahan Anggaran Rp23,32 Triliun

"Kita bisa bikin (lapangan) mini soccer. Arahan Pak Presiden, kalau bisa bikin lapangan sepak bola yang full, sehingga kemudian banyak mencetak bibit-bibit baru di sepak bola," kata Dody di kantor Kementerian PU, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (9/5/2025).

Pembangunan Sekolah Rakyat baru akan dimulai pada tahap dua. Sementara itu, tahap pertama difokuskan pada renovasi sekolah-sekolah yang sudah ada.

Targetnya, pembangunan sekolah baru di tahap dua sebanyak 100 unit bisa rampung pada Juni 2026 dan siap digunakan pada tahun ajaran 2026/2027.

Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 25,8 triliun untuk mendukung program ini pada tahun 2026.

Dengan anggaran satu sekolah sekitar Rp 150 miliar, Dody meyakini masih akan ada sisa dana yang cukup besar. "Masih banyak sisanya," ujarnya.

Baca juga: Wakil Menteri PU Minta Containder Optimalkan Pengelolaan Sampah di Indonesia

Terkait lokasi, sekolah ini direncanakan dibangun di atas lahan minimal seluas 5,5 hingga 6 hektare.

Namun, Dody mengaku ragu pemerintah daerah bisa menyediakan lahan sebesar itu, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya.

"Kalau kota-kota besar kayak Surabaya, Jakarta, kan susah mencari tanah kosong sebesar itu, enggak sampai 5 hektare. Surabaya itu cuma 2,5 atau 3 hektare," ujar Dody.

Pembangunan Sekolah Rakyat ini pun akan difokuskan di daerah yang memiliki desil 1 dan desil 2. Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS) akan menentukan daerahnya.