Prabowo Minta Kuota Impor Dihapus, Bapanas: Supaya Dibuka Seluasnya, Jangan 1-2 Perusahaan Saja
Presiden Prabowo Subianto meminta agar kuota impor dihapus, terutama untuk komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti beras dan gula.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta agar kuota impor dihapus, terutama untuk komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti beras dan gula.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menilai permintaan tersebut dimaksudkan agar kesempatan importasi dibuka seluas-luasnya ke banyak perusahaan.
"Itu Bapak Presiden maksudnya supaya dipermudah, dibuka seluas-luasnya, jangan hanya 1-2 perusahaan saja," kata Arief di Jakarta, dikutip dari keterangan tertulis pada Jumat (11/4/2025).
"Angkanya kan sudah ada di neraca komoditas, itu yang dibuka. Jangan ditafsirkan bahwa semuanya dibuka untuk impor. Tidak begitu," jelasnya.
Menurut Arief, komoditas yang diimpor hanya yang mengalami ketidakcukupan stok seperti daging.
"Komoditas yang diimpor pun hanya yang kurang atau insufficient. Misalnya produksi dalam negeri daging, itu kan tidak bisa mencukupi seluruh kebutuhan kita," ujarnya.
Berdasarkan data Proyeksi Neraca Pangan, komoditas daging ruminansia seperti daging sapi dan kerbau menunjukkan masih ada selisih defisit antara ketersediaan stok terhadap kebutuhan konsumsi.
Stok pada awal tahun ini sebesar 65,6 ribu ton. Lalu, proyeksi produksi sapi/kerbau dalam negeri setahun 410,3 ribu ton dan hasil pemotongan sapi/kerbau bakalan di 141,3 ribu ton.
Bila ditotal, jumlah ketersediaan berada di angka 617,3 ribu ton. Sementara itu, proyeksi kebutuhan konsumsi setahun secara nasional di angka 766,9 ribu ton.
Selain daging ruminansia, Proyeksi Neraca Pangan juga menunjukkan kedelai dan bawang putih juga memerlukan impor dari luar negeri.
Hal itu dikarenakan ketersediaan kedelai yang berasal dari stok awal tahun dan perkiraan produksi setahun di 2025 totalnya berkisar 392 ribu ton, sedangkan kebutuhan konsumsi setahun berada di angka hingga 2,6 juta ton.
Baca juga: Pemerintah Tambah Kuota Impor Beras 1,6 Juta Ton di Awal Tahun, Bapanas: Pak Presiden Maunya Cepat
Lalu, untuk ketersediaan bawang putih totalnya 110 ribu ton yang merupakan akumulasi dari stok awal tahun 87 ribu ton dan perkiraan produksi setahun di tahun ini yang hanya 23 ribu ton.
Untuk estimasi kebutuhan konsumsi bawang putih selama setahun di tahun ini mencapai 622 ribu ton.
Utamakan Produksi Dalam Negeri
Kendati demikian, Arief menyebut pemerintah akan tetap mengutamakan produksi pangan dalam negeri.
Apabila masih ada komoditas yang mengalami ketidakcukupan stok, baru dipertimbangkan untuk pengadaan dari luar negeri.
"Jadi pengadaan dari luar negeri itu adalah alternatif terakhir," kata Arief. Prabowo juga mempertimbangkan perlu adanya trade balance.
Jadi, kalau Indonesia mengekspor ke suatu negara, RI juga perlu menyeimbangkan impor dari negara tersebut sesuai kebutuhan.
Baca juga: Soal Penghapusan Kuota Impor, Ekonom Wijayanto Samirin: Akhiri Kelangkaan Barang
"Tapi kita juga harus sambil meningkatkan produksi dalam negeri," sambungnya.
Proyeksi yang disusun pemerintah diklaim memuat angka-angka yang kredibel dengan tetap bertujuan melindungi kepentingan produsen pangan dalam negeri.
Pengadaan luar negeri akan diupayakan tidak memberi dampak disruptif.
"Jadi sekali lagi, bukan impornya dibuka sebanyak-banyaknya masuk ke sini. Kita ada neracanya, yang maksudnya lebih ke melindungi para petani dan peternak," ujar Arief.
"Ini kita susun bersama-sama dengan kementerian lembaga dan semua stakeholder pangan," ucapnya.
Bapanas Ungkap Gula Petani Belum Terserap Sebanyak 21 Ribu Ton |
![]() |
---|
Pengaturan dan Pengawasan Aset Kripto Beralih ke OJK, Bappebti Fokus ke PBK hingga Lelang Komoditas |
![]() |
---|
Penyaluran Beras SPHP Capai 344 Ribu Ton, Bapanas: Distribusi Dipercepat |
![]() |
---|
Bapanas Intervensi Harga Beras di 214 Wilayah: Biar Lebih Murah |
![]() |
---|
Beras Sempat Kosong di Minimarket, Ini Biang Keroknya |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.