Imbas Tarif Impor Trump, Pemerintah Bakal Rombak Aturan TKDN Khusus Produk ICT Asal AS

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia menjadwalkan pertemuan dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS) usai kebijakan tarif impor sebesar 32 persen diumumkan Presiden Donald Trump.

Rencananya pertemuan negosiasi tersebut akan dilaksanakan pada pekan depan, dimana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan bertolak ke Amerika bersama tim negosiator.

Berbagai opsi disiapkan agar Indonesia mendapatkan tarif yang ideal untuk seluruh barang yang dikirimkan ke Negeri Paman Sam itu, tidak terkecuali kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN.

Menko Airlangga, mempertimbangkan penyesuaian aturan TKDN untuk produk-produk Information and Communication Technology (ICT) asal AS, seperti produk dari General Electric (GE), Apple, Oracle dan Microsoft.

Baca juga: Respons Tarif Impor Baru AS, GIAMM Dorong Pemerintah Perkuat Diplomasi dan Strategi Perdagangan

"Ada pertimbangan terkait dengan sektor yang mereka ekspor ke Indonesia, antara lain ICT. Itu kita sedang kaji dan kita akan respons," ungkap Airlangga dalam Konferensi Pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (7/4/2025).

Kementerian Perindustrian yang menjadi pelopor penerapan aturan TKDN sebagai upaya melindungi industri dalam negeri, menyatakan rencana tersebut masih merupakan kajian.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, menyampaikan akan ada penyesuaian khusus untuk produk yang datang dari Amerika.

"Iya masih dalam kajian, jadi sebelum itu resmi disampaikan pada pihak AS tentu belum bisa diumumkan. Yang pasti akan ada penyesuaian. (Untuk besarannya) Nantilah ditunggu," ucap Riza.

Wamenperin menambahkan, nantinya kedua negara akan surat menyurat terlebih dahulu menyoal pembahasan negosiasi dari penetapan tarif impor baru dari AS, setelahnya Menko Perekonomian akan bertamu ke Amerika pada pekan depan.

"Pak Menko akan berangkat untuk bahas soal itu (TKDN) dan itu memang yang disampaikan ke Indonesia dan kita sudah menyiapkan beberapa usulan apakah diterima pihak pemerintah AS atau tidak," imbuhnya.