Kenaikan Harga Kelapa Tak Dinikmati Petani, Eksportir Ilegal yang Untung
Kenaikan harga kelapa bulat dan santan di berbagai daerah tidak dinikmati oleh petani kelapa.
Rapat membahas pungutan ekspor komoditas kelapa dan kakao sebagai bagian dari upaya mengatasi kelangkaan kelapa sekaligus mempercepat program hilirisasi kelapa di Indonesia.
Nota kesepahaman antara HIPKI dan APKI sejalan dengan MoU antara Kementerian Pertanian RI dan KADIN Indonesia yang ditandatangani pada 10 Maret 2025.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan, hilirisasi kelapa sangat penting karena dapat meningkatkan nilai ekspor produk kelapa yang sebelumnya diekspor dalam bentuk mentah.
"Proses hilirisasi kelapa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani, menambah devisa negara, serta membantu mengurangi kemiskinan di daerah penghasil kelapa. Hilirisasi juga membuka peluang pasar yang lebih besar bagi produk olahan kelapa," ujar Amran.
Soepri menambahkan, HIPKI dan APKI mendukung program hilirisasi kelapa di Indonesia. MoU ini menjadi bukti keseriusan dalam menindaklanjuti kesepakatan yang juga telah disetujui oleh Kementerian Pertanian RI dan KADIN Indonesia.
Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Pertanian, Devi Erna Rachmawati mengatakan, kolaborasi antara industri dan petani sangat penting untuk memastikan keberhasilan program hilirisasi kelapa.
“Sinergi erat antara sektor industri dan petani memiliki peran krusial dalam mendorong keberhasilan program hilirisasi kelapa," ujarnya.
Dengan demikian, peningkatan nilai tambah produk kelapa, daya saing di pasar global, serta kesejahteraan petani dapat tercapai.
Mendag Budi Santoso Ungkap Penyebab Harga Kelapa Bulat Melonjak |
![]() |
---|
Kontribusi Ekspor 8,28 Miliar Dolar AS, Industri Pulp & Kertas Siap Dukung Pertumbuhan Ekonomi |
![]() |
---|
SPKS dan Industri Jepang Kerjasama Pembelian Sawit Rakyat Berkelanjutan |
![]() |
---|
Prabowo Hapus Utang Bagi Petani, SPKS Harap Syarat dan Mekanismenya Segera Diterbitkan |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.