Pemerintah Bangun Kilang Minyak Kapasitas 1 Juta Barel per Hari
Pemerintah juga mendorong pengembangan dimethyl ether (sebagai substitusi LPG, serta memperluas hilirisasi di sektor perikanan, hingga perkebunan.
Penulis:
Taufik Ismail
Editor:
Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan bangun refinery atau kilang minyak raksasa dengan kapasitas 1 juta barel per hari.
Hal itu disampaikan Bahlil usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin malam, (10/3/2025).
"Akan kita bangun nantinya sekitar 1 juta barel, dan itu akan kita lakukan di beberapa tempat, baik di Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Maluku-Papua sehingga terjadi pemerataan," ujar Bahlil.
Baca juga: Beredar Video Kilang Minyak Cilacap Terbakar, Pertamina: Pemadam Gerak Cepat Tangani Insiden Flash
Ia menjelaskan bahwa sebelumnya rencana kilang minyak yang akan dibangun hanya berkapasitas 500 ribu barel per hari. Rencana awal tersebut diubah, yang kemudian ditingkatkan menjadi 1 juta barel per hari.
Selain itu, pemerintah juga akan membangun fasilitas penyimpanan (storage) dengan kapasitas 1 juta barel per hari.
Sedangkan dalam sektor energi, pemerintah turut mendorong pengembangan dimethyl ether (DME) sebagai substitusi LPG, serta memperluas hilirisasi di sektor perikanan, perkebunan, dan kehutanan.
"Khusus untuk mineral batu bara, selain bauksit, kita juga akan mendorong persoalan nikel dan timah. Satu lagi, kita akan membangun solar panel dan pasir kuarsa yang akan kita tarik menjadi bagian dari mineral kritikal, karena ini menjadi potensi keunggulan komparatif bagi bangsa kita," ungkap Bahlil.
Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani dalam kesempatan terpisah menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong investasi dalam proyek hilirisasi yang telah matang. Pemerintah juga terbuka bagi investor asing maupun dunia usaha nasional untuk berinvestasi di proyek-proyek yang sudah siap dijalankan.
"Pada intinya kita akan evaluasi secara independen dan kemudian kita lihat dari semua aspek, tentunya dari aspek return-nya berapa, keuntungannya berapa, dari aspek penurunan impor terutama, baik itu impor yang berhubungan dengan energi, dan juga yang terakhir adalah penciptaan lapangan pekerjaan," kata Rosan.
Cegah Deforestasi, Kemenhut Perketat SOP dan Evaluasi Izin PPKH |
![]() |
---|
Jawab Aspirasi Petani Indramayu, Mentan Amran Beri Solusi Cepat dan Tegas |
![]() |
---|
Anggota DPR Usul Revisi UU BUMN Atur Larangan Wamen Rangkap Komisaris |
![]() |
---|
Apa Itu Sumitronomics yang Dinilai Menkeu Purbaya Jadi Resep Genjot Ekonomi Indonesia? |
![]() |
---|
Dari Tanah Laut ke Sekolah Rakyat: Perjalanan Dzaki Mengejar Mimpi |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.