Partai Buruh Ragukan Kredibilitas Para Pengendali Danantara

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Partai Buruh dan KSPI Said Iqbal mendukung pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto yang berorientasi pada kesejahteraan anak cucu rakyat Indonesia. 

Namun, Partai Buruh meragukan kredibilitas para pimpinan di top management Danantara berdasarkan rekam jejak mereka selama ini.

Kepemimpinan badan pelaksana Danantara dikelola oleh  CEO Rosan Roeslani (Menteri Investasi dan Kepala BKPM), Dony Oskaria (Wakil Menteri BUMN) sebagai COO. Dan Pandu Patria Sjahrir (Ketua Pengembangan Keuangan Digital Kadin Indonesia) sebagai CIO Danantara.

"Sungguh miris, jauh panggang dari api, dan tidak memberikan harapan apa pun bagi kaum buruh," kata Said Iqbal, Rabu (26/2/2025). 

"Menteri Investasi, yang juga CEO Danantara, adalah salah satu penggagas utama sekaligus Ketua Satgas Omnibus Law UU Cipta Kerja, kebijakan yang sangat ditentang oleh kaum buruh karena merusak masa depan mereka," terangnya. 

Apakah mungkin, saat menjabat sebagai CEO Danantara, dia akan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Sementara kebijakan yang dibuat sebelumnya justru menghancurkan masa depan buruh melalui Omnibus Law.

"Ada triliunan rupiah dana milik puluhan juta buruh yang disimpan di Bank Mandiri, BRI, dan BNI, yang kini dikelola oleh Danantara. Namun, dana ini berada di tangan para pemimpin yang sebelumnya justru mengancam masa depan buruh dengan kebijakan Omnibus Law," lanjutnya. 

Begitu pula kata Said Iqbal dengan kedua pejabat yang menjabat sebagai COO dan CIO Danantara rekam jejak mereka. Tidak menunjukkan keterlibatan dalam kesejahteraan rakyat dan dekat sekali dengan kekuasaan dan kekuatan politik tertentu. 

"Apakah buruh dan rakyat masih bisa mempercayakan dana puluhan ribu triliun rupiah kepada mereka?" tanyanya. 

Baca juga: Danantara Tetap Bisa Diaudit oleh KPK dan BPK

Menurut Said Iqbal, saat Danantara diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, apakah Menteri Investasi, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Perindustrian, dan Menko Perekonomian mengetahui bahwa ribuan buruh di sektor industri elektronik telah terkena PHK di awal tahun 2025.

"PT Sanken mem-PHK hampir seribu karyawan dan menutup operasionalnya untuk relokasi kembali ke Jepang. PT Yamaha Musik mem-PHK lebih dari seribu buruh karena pabriknya dipindahkan ke China dan Jepang. PT Tokai di Bekasi mem-PHK ratusan buruh dan kembali, perusahaan pun tutup," terangnya.

Bagaimana mungkin kata Said Iqbal Danantara akan berjalan sesuai dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto, yang ingin menyejahterakan rakyat Indonesia.

Baca juga: IHSG Melemah Pasca Pengumuman Danantara, Penasihat Khusus Presiden: Pasar Wait And See

"Jika dikelola oleh pemimpin yang gagal menyelamatkan sektor riil? Buktinya, PHK massal terus terjadi di pabrik-pabrik. Pada tahun 2024, ratusan ribu buruh tekstil pun terkena PHK akibat tutupnya pabrik-pabrik yang terdampak oleh impor tekstil dari China secara besar-besaran melalui Permendag No. 8/2023," terangnya. 

Partai Buruh dan KSPI berpendapat bahwa Danantara memang telah diluncurkan, tetapi disaat yang sama ribuan karyawan di sektor riil mengalami PHK. Apakah buruh masih bisa menaruh harapan kepada BPI Danantara. 

"Sebelum bulan Ramadan, Partai Buruh dan KSPI akan menggelar aksi ribuan buruh di seluruh Indonesia untuk menuntut penghentian PHK di sektor elektronik, tekstil, garmen, baja, dan otomotif truk. Aksi ini akan dilakukan di Istana Merdeka serta di kantor-kantor gubernur di seluruh Indonesia," tegas Said Iqbal.
--