Senin, 6 Oktober 2025

Kadin Ungkap Empat Tantangan Investasi Energi Hijau, dari Regulasi hingga Insentif 

Kadin Indonesia mengungkapkan empat tantangan investasi energi hijau di Indonesia. 

Editor: Dodi Esvandi
Handout
PEMBICARA - Wakil Ketua Umum bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kadin, Aryo Djojohadikusumo (kiri) dan Wakil Ketua Umum Koordinator bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup Kadin Indonesia, Bobby Gafur Umar (kanan) saat menjadi pembicara di acara Indonesia Green Energy Investment Dialogue 2025 yang digelar di Jakarta, Kamis (27/2/2025). 

Melalui Danantara, lanjutnya, pemerintah bakal menyuntikkan dana hingga US$20 miliar per tahun untuk membiayai berbagai proyek strategis, termasuk di sektor energi baru terbarukan (EBT). 

Nilai tersebut bisa bertambah dengan melibatkan investor rekanan untuk setiap proyek investasi.

“Idenya adalah untuk mengundang banyak investor untuk datang dan berinvestasi pada proyek-proyek yang layak dan, termasuk proyek-proyek yang ramah lingkungan,” kata Hashim dalam sesi Leadership Speech.

Baca juga: Gabung Kadin, Asosiasi Laundry Indonesia Perkuat Posisi Jadi Pemimpin Industri Nasional  

Hashim menjelaskan dengan melibatkan investor rekanan, Danantara bisa meningkatkan modal investasinya hingga US$ 40 miliar per tahun. 

Hashim optimistis kucuran dana dari Danantara akan menumbuhkan investasi di sektor energi hijau.

Sebab, permintaan terhadap energi baru terbarukan di Indonesia termasuk tinggi.

Selain itu, kata Hashim potensi EBT di Indonesia juga besar, mengutip data Kementerian ESDM, potensi energi bersih mencapai 3.687 Gigawatt.

“Jika kita bisa melakukan leverage tiga sampai empat kali untuk setiap proyek, kita dapat memiliki dana untuk membiayai berbagai project sekitar US$160 miliar per tahun,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu, menyatakan pemerintah memprioritaskan investasi di sektor energi hijau

Pasalnya, dari potensi energi baru terbarukan sebesar 3.700 Gigawatt, saat ini  pemanfaatannya baru mencapai 144 Gigawatt.

“Ini memang suatu tantangan yang besar untuk kita masuk dan serius mengelola potensinya ke depan,” katanya. 

“Apalagi pemerintah punya komitmen untuk mencapai net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.”

Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, pemerintah menargetkan 72 persen dari tambahan listrik sebesar 71 Gigawatt berasal dari EBT. 

Baca juga: Bamsoet: KADIN Indonesia Dukung Penuh Kebijakan Efisiensi Anggaran Presiden Prabowo

Di sisi lain, target bauran energi ditargetkan meningkat 2,5 kali lipat dari 14 persen pada 2024 menjadi 34,6 persen pada 2034.

Todotua mengatakan pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki daya saing investasi di dalam negeri dengan sejumlah strategi, seperti perbaikan kepastian hukum, kemudahan perizinan, relaksasi persyaratan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk pembangkit EBT dan, serta insentif pajak.

Halaman
123

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of

asia sustainability impact consortium

Follow our mission at www.esgpositiveimpactconsortium.asia

Rekomendasi untuk Anda

BizzInsight

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved