Jadi Pimpinan Danantara, Rosan Roeslani dan Dony Oskaria Harus Mundur dari Jabatan Menteri-Wamen

"Itu dikhawatirkan akan menimbulkan penempatan orang yang tidak tepat dan investasi yang dilakukan bukan dinilai dari kelayakan investasi, melainkan untuk kepentingan pribadi," tutur Nailul.

Berikutnya adalah dengan adanya APBN yang disuntik kepada Danantara, menimbulkan kekhawatiran penggunaan uang pajak masyarakat untuk investasi Danantara.

Di saat yang sama, kata Nailul, Danantara tidak bisa diperiksa secara langsung oleh BPK maupun KPK.

"Padahal setiap uang negara yang disuntik kepada K/L harus diperiksa oleh BPK dan KPK," jelas Nailul.

Kekhawatiran lainnya adalah investasi gagal yang dapat merugikan nasabah Bank Himbara yang masuk ke Danantara.

Baca juga: Prabowo Luncurkan Danantara, Mantan Presiden Ditunjuk Jadi Penasihat, Istana: Figur Penuh Integritas

Ia mengatakan, tidak ada penjelasan secara resmi dari pemerintah apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) nasabah di perbankan plat merah merupakan aset yang dikelola oleh Danantara atau tidak.

"Terjadi gerakan akan rush money dari bank himbara," pungkas Nailul.

Rangkap Jabatan

Menurut Rosan Roeslani, penunjukan sebagai Kepala Danantara sekaligus merangkap Menteri Investasi dan Hilirisasi, justru menjadikan sinergi yang baik untuk investasi di tanah air.

"Ya saya kan menteri investasi dan hilirisasi sedangkan bidang danantara justru berada dalam sebagian besar dalam bidang investasi jadi justru ini akan melakukan suatu sinergi yang sangat-sangat baik," kata Rosan dikutip melalui siaran langsung Kompas TV.

"Karena dengan ini kita tidak hanya mengurus dari segi roadmap investasi, tidak hanya mengurus mengenai perizinan saja tetapi kita bisa mengkombinasikan dan juga mengakselerasi dengan adanya dana yang ada di kami," sambungnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah resmi meneken Undang-undang yang menjadi payung hukum lembaga tersebut.

"Pada hari ini hari Senin tanggal 24 Februari 2025 saya Presiden Republik Indonesia menandatangani undang-undang nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha milik Negara dan peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara," ujar Prabowo.