Jokowi Wariskan Beban ke Prabowo, Ekonom Ungkap Potensi IKN Mangkrak Makin Menjadi Nyata

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemangkasan anggaran di kementerian dan lembaga berdampak terhadap proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Adapun pemangkasan anggaran ini langkah dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyampaikan, IKN berpotensi mangkrak akan semakin menjadi nyata setelah adanya pemangkasan anggaran IKN secara besar-besaran pada tahun ini.

"Dari awal kami sampaikan bahwa IKN ini membutuhkan biaya sangat besar dan akan menjadi APBN pemerintahan berikutnya. Prabowo terbukti mendapatkan beban tersebut dari Jokowi," kata Nailul kepada Tribunnews.com, Selasa (11/2/2025).

Baca juga: Anggaran IKN Diblokir, Ketua Komisi V DPR: Bukan Berarti Anggaran Dihentikan

Menurutnya, ruang fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akibat pembangunan IKN menjadi sempit, padahal saat ini butuh ruang fiskal yang cukup untuk menjalankan pembangunan dan janji kampanyenya.

"Dengan kebutuhan dana yang begitu besar, saya rasa keputusan Prabowo menahan anggaran IKN bisa dipahami. Prabowo butuh buat nambah dana program makan bergizi gratis," tutur Nailul.

"Prioritaskan terlebih dahulu program MBG, dibandingkan program warisan Jokowi. Ini suatu pilihan yang logis bagi Prabowo," sambungnya.

Lebih lanjut Ia menyampaikan, jika nantinya proyek IKN dihentikan oleh pemerintahan Prabowo maka ada yang bilang menimbulkan kerugian besar, padahal hal ini bisa sebaliknya.

"Saya justru melihat, jika dilanjutkan kerugiannya akan semakin besar. Sampai sekarang investor luar besar yang tunggal, belum ada. Yang katanya sudah ada antrian investor mau masuk, tapi semuanya bohong," paparnya.

Tak Ada Anggaran IKN

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap belum ada anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan IKN pada tahun ini.

Terlebih, Kementerian PU baru saja terkena efisiensi anggaran sebesar Rp 81,38 triliun. Dari Rp 110,95 triliun, kini mereka hanya memiliki Rp 29,57 triliun.

Maka dari itu, Dody mengatakan belum ada progres pembangunan terkini yang bisa diberikan.

"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan tadi saya bilang, kan anggarannya kita diblokir semua, kok tanya progres? Gimana sih? Anggarannya [saja] enggak ada," kata Dody belum lama ini.

"Progresnya buat beli makan siangnya pak menteri. Itu progresnya," canda Dody.