Gas Elpiji 3 Kg Susah Didapat, Nyawa Melayang, Warga Marah Buang Tabung, Apa Kata Pemerintah?

Dengan elpiji 3 kg yang langka di pasaran, warga maupun pedagang kecil menginginkan pemerintah dapat segera mengatasinya.

Para pedagang berharap elpiji 3 kg kembali tersedua lagi dan dijual di warung-warung.

Presiden Prabowo minta cek, Bahlil minta waktu

Presiden Prabowo Subianto memberikan respons atas kelangkaan gas elpiji 3 kg di sejumlah daerah. 

Bahkan kisruh tersebut turut direspons oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka. 

"Pak Wapres dan Pak Presiden sudah meminta saya untuk mengecek langsung," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Februari 2025.

Diketahui mulai 1 Februari 2025, gas elpiji 3 kg tidak lagi dijual di pengecer. 

Masyarakat bisa membeli elpiji 3 kg di pangkalan resmi Pertamina. Para pengecer yang ingin menjual elpiji subsidi wajib mendaftar sebagai pangkalan.

Namun ia memohon waktu. 

Bahlil mengatakan, penerapan aturan baru yang menghapus penjualan lewat toko dan warung pengecer ini hanya butuh waktu saja untuk penyesuaian.

Bahlil menjamin tidak ada pengurangan jumlah elpiji dan pengurangan subsidi. Dia berjanji akan memperbaiki aturan baru agar penyaluran LPG menjadi lebih baik.

"Tidak ada pengurangan volume dan tidak ada pengurangan subsidi ini persoalan perubahan sedikit saja."

"Tapi mudah mudahan kalau ada masukan bapak ibu dewan yang terhormat dengan senang hati kami coba untuk memperbaiki atau menyempurnakan yang menjadi kebijakan kami dengan Pertamina," kata Bahlil.

Dia mengatakan, proses distribusi elpiji 3 kg ini tengah diperbaiki melalui aturan baru. 

Tujuannya agar masyarakat penerima subsidi itu tepat sasaran dengan harga yang sesuai. Pasalnya, selama ini yang terjadi harga yang sampai di masyarakat bisa mencapai lebih Rp20 ribu melalui pengecer. 

Padahal, pemerintah menetapkan harga eceran kurang lebih Rp12 ribu. Sementara besaran subsidi yang diberi pemerintah mencapai Rp36 ribu 

"Dan harga yang ke masyarakat itu paling besar sekitar Rp15 ribu, tetapi apa yang terjadi harganya, bapak ibu tahu semua ada yang sesuai ada yang harganya sampai di atas Rp20 ribu. Padahal negara mengalokasikan ini untuk masyarakat," kata Bahlil.

(Tribunnews.cm/Tribun Tangerang/Wartakota)