Mendag Budi Segel Gudang PT NNI, Banyak Langgar Aturan hingga Bikin Harga Minyakita Mahal di Banten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso melakukan penyegelan terhadap gudang PT Navyta Nabati Indonesia (NNI) di Kedung Dalem, Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten.

Perusahaan pengemas ulang (repacker) minyak goreng tersebut, menurut Budi, ditengarai melakukan beberapa pelanggaran terkait minyak goreng. 

Karena itu, dilakukan penyegelan terhadap gudang PT NNI. Dengan memasang garis kuning bertuliskan "Tertib Niaga Line".

"PT NNI sebenarnya repacker minyak goreng yang namun berdasarkan pengawasan dari teman-teman bersama Satgas ya ternyata melakukan beberapa pelanggaran terkait dengan minyak goreng," ujar Budi di Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (24/1/2025). 

Baca juga: Kemendag Geram Harga Minyakita Tak Kunjung Turun, Buka Opsi Revisi Regulasi Lagi

Budi memaparkan, pelanggaran pertama terkait Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk minyak goreng atau Minyakita telah habis masa berlaku.

"Namun PT NNI masih memproduksi Minyakita sehingga melanggar peraturan atau ketentuan perundangan yang berlaku. Tidak memiliki izin edar BPOM untuk Minyakita, namun masih memproduksi Minyakita," tutur Budi. 

Pelanggaran kedua, tidak memiliki KBLI 82920 atau kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) untuk aktivitas pengepakan

"Sebagai syarat wajib repacker minyak goreng," ujar Mendag.

Pelanggaran ketiga, melakukan pemalsuan surat rekomendasi izin edar yang setelah diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan, memproduksi Minyakita menggunakan minyak goreng non-DMO.

"Dan memproduksi Minyakita yang diduga tidak sesuai dengan ukuran yang tertera dalam kemasan yaitu kurang dari 1 liter. Harga yang dijual Rp15.500 kan seharusnya yang dijual itu Rp14.500 ya karena dia repacker atau D2 (distributor lini dua) ya," tutur Budi.

Budi menyampaikan, Kemendag akan terus memperketat pengawasan agar harga Minyakita di pasar kembali normal, tidak tinggi seperti yang ramai dikeluhkan masyarakat. 

"Jadi hari ini kita mulai untuk melakukan operasi dari Banten, setelah itu nanti kita ke Kalimantan Barat, kemudian ke NTT (Nusa Tenggara Timur) dan wilayah lain di wilayah timur karena mereka masih harganya masih tinggi. Jadi sekali lagi, pelanggaran ini bisa mengakibatkan izinnya dicabut," ucap Budi.

Diketahui, setidaknya sudah hampir delapan bulan harga Minyakita tak kunjung turun mendekati harga eceran tertinggi (HET) Minyakita di tingkat konsumen Rp 15.700 per liter. 

Bahkan, Minyakita bersama minyak goreng premium dan curah telah enam kali berkontribusi terhadap inflasi 2024.

Tingkat inflasi tahunan pada 2024 sebesar 1,57 persen. Minyak goreng menjadi komoditas ketiga yang berandil besar terhadap inflasi tersebut, yakni 0,11 persen.