Prabowo Kucurkan Rp48,8 Triliun ke IKN, Basuki Minta Investor Asing Tak Ragu Investasi di Nusantara

TRIBUNNEWES.COM, JAKARTA - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, mendapat anggaran lagi dari APBN.

Hal ini diputuskan Presiden Prabowo Subianto yang menyetujui anggaran kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp 48,8 triliun. 

“Bapak Presiden sudah setuju Rp48,8 triliun untuk dialokasikan di OIKN untuk menyelesaikan tadi,” ujar Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono dikutip Kamis (23/1/2025)

Basuki menjelaskan, tahap kedua pembangunan IKN yaitu pada tahun 2028, yang mana Prabowo mempunyai target IKN menjadi ibu kota politik. 

Baca juga: Pimpinan MPR Akan Melihat Perkembangan Pembangunan di IKN

Ia diberikan tugas untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur ekosistem yudikatif dan legislatif baik untuk kantor dan huniannya.

Untuk menyelesaikan target tersebut tahun 2025 - 2029 dibutuhkan APBN sebesar Rp 48,8 triliun. 

“Pertama menyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya serta membuka akses menuju IKN wilayah perencanaan (WP) 2,” ujar Basuki.

Selain itu, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk memelihara serta mengelola prasarana dan sarana di IKN yang sudah selesai. 

“Jadi dari Kementerian PU (Pekerjaan Umum) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sekarang menyerahkan pada OIKN untuk kami kelola dan kami pelihara,” ungkapnya.

Basuki juga mengungkapkan, Otorita IKN memilki program yang dibiayai melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 60,93 triliun yang sedang berproses. 

“Sudah kami proses sampai dengan feasibility study yaitu untuk 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak lagi,” ujar Basuki.

Kemudian, untuk 6 proyek KPBU pembangunan jalan dan multi utility tunnel (MUT) sepanjang 138,6 km di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). 

“Selama ini yang dikerjakan baru sebagian, ini akan kami lanjutkan dengan KPBU,” ujar Basuki.

Basuki menyebut, terdapat 1 proyek KPBU untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Kemudian, Basuki juga melaporkan untuk groundbreaking proyek investasi di IKN tahap kesembilan. 

“Kami laporkan kepada Bapak Presiden untuk pembangunan hotel, hunian, retail, dan perkantoran sebesar Rp 6,49 triliun,” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga menegaskan keberlanjutan Pembangunan IKN.

"Sesuai arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto pembangunan IKN ini akan kita lanjutkan tentu mengikuti timeline dan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai penjelasan kepada masyarakat luas,” ujar AHY.

AHY menjelaskan, pembangunan IKN akan difokuskan pada pembangunan kawasan inti pemerintahan dengan konsep ibu kota politik dengan menuntaskan pembangunan fasilitas pemerintahan, termasuk lembaga legislatif (DPR RI, DPD RI, dan MPR RI) serta lembaga yudikatif tentu dengan review disana-sini secara teknis. 

Hal ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo untuk menciptakan tata pemerintahan yang lengkap dan mencerminkan demokrasi.

"Hadirnya kerjasama yang baik antara pemerintah dengan badan usaha, kita juga mengharapkan pihak swasta bisa berkontribusi positif dan terintegrasi dengan baik," ungkap AHY.

“Harapan Bapak Presiden adalah fokus dulu di sana sehingga dengan demikian kalau semua sudah berdiri ketiga fungsi tadi maka sebetulnya kita sudah bisa menjalankan tugas-tugas kegiatan-kegiatan politik, baik yang sifatnya harian maupun strategis,” lanjut AHY.

Tegaskan Keberlanjutan IKN ke Investor

Basuki beberapa waktu lalu menerima kunjungan dari delegasi Parlemen Swedia yang tergabung dalam kelompok persahabatan parlemen Swedia-Indonesia di Galeri UMKM, Nusantara.  

Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Swedia serta melihat langsung perkembangan pembangunan IKN, sebagai salah satu proyek strategis nasional yang sangat diperhatikan oleh banyak pihak di dunia, termasuk oleh Swedia.   

"Mereka ingin melihat progres pembangunan IKN. Juga dikarenakan dengan perubahan pemerintah ini, mereka ingin memastikan apa benar IKN ini berjalan," tutur Basuki.  

Basuki menyampaikan kepada delegasi tersebut bahwa ia sudah mendapatkan kepastian kelanjutan program pembangunan IKN dari Presiden. 

"Saya sudah koordinasi dengan Kementerian Sekretaris Negara, menanyakan program di IKN ini. Menurut Bapak Menteri Sekretaris Negara, Bapak Presiden sudah menyampaikan arahannya, yaitu diteruskan," ungkapnya.  

Basuki menyebutm terdapat tiga sumber pembiayaan pembangunan IKN, yakni dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), investasi sektor swasta, dan KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha).  

"Kami sampaikan bahwa sekitar Rp58 Triliun sudah ada dari investasi sektor swasta. KPBU juga sudah ada dari usulan yang sedang diproses untuk jalan, MUT (Multi Utility Tunnel) maupun hunian, dari Intiland dan Nindya Karya, dari APBN Rp68 Triliun sampai sekarang," ujarnya.

Terkait minat investasi dari Swedia, Basuki menyebut, mereka menanyakan terkait pengembangan teknologi dan transportasi electric vehicle. 

Selain itu, ia mengungkapkan Wakil Duta Besar Swedia Gustav Dahlin akan kembali dengan membawa beberapa calon investor.  

"Beliau (Wakil Duta Besar Swedia untuk Indonesia) akan membawa beberapa investor Swedia untuk kembali ke sini," ungkap Basuki.

Percepat Layanan Perbankan

Otorita IKN menggelar pertemuan dengan sejumlah investor perbankan terkemuka di Indonesia, antara lain Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bankaltimtara, Bank Tabungan Negara (BTN), serta Bank Central Asia (BCA) pada Jumat (17/1/2024).

Pertemuan ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan kantor layanan jasa perbankan yang akan beroperasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Nusantara.

Percepatan pembangunan layanan perbankan di IKN menjadi prioritas untuk melengkapi ekosistem yang dibutuhkan oleh warga yang akan berpindah ke Nusantara. 

Kantor layanan perbankan ini ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal pertama tahun 2026, guna mendorong pelayanan jasa perbankan yang cepat dan efisien, sesuai dengan kebutuhan para penduduk IKN.

“Sarana dan prasarana di Ibu Kota Nusantara sudah kami siapkan. Bapak Presiden Republik Indonesia telah memberikan arahan untuk melaksanakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara pada 2028. Mulai Januari 2025, kami akan memetakan lokasi-lokasi untuk memulai pembangunan jalan," ujar Basuki.

Lebih lanjut, Basuki juga menjelaskan bahwa Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto, telah menyampaikan dalam forum internasional G20 terkait perpindahan Ibu Kota Negara. 

Presiden dan DPR juga telah mengesahkan status Jakarta tidak lagi menjadi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) melainkan menjadi Daerah Khusus (DK) dan menyampaikan pembangunan Masjid Negara di IKN pada 2025. 

Presiden pun akan mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028, yang akan menjadi tonggak sejarah penting dalam pelaksanaan pemerintahan Republik Indonesia di IKN.