Kejar Target Swasembada Pangan, Pemerintah Bangun Irigasi untuk 2 Juta Hektare Lahan

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah menargetkan pembangunan jaringan irigasi untuk mengairi 2 juta hektare lahan untuk mencapai target swasembada pangan secepat mungkin.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan dari irigasi tersier, primer, dan sekunder, ditargetkan bisa mengairi 2 juta hektare lahan.

Luasan tersebut masih akan bertambah setelah adanya bantuan Irigasi Perpompaan (IRPOM) yang dikerjakan jajaran TNI di lahan seluas 400 hingga 500 ribu hektare.

"Jadi dari irigasi tersier, primer, sekunder sudah diidentifikasi 2 juta (hektare lahan)," katanya di kantor Kementan, Jakarta Selatan, Senin (30/12/2024).

Pembangunan irigasi disebut akan fokus di Pulau Jawa karena 50 hingga 60 persen produksi beras Indonesia berasal dari situ.

Lebih lanjut, terkait kesiapan mencapai swasembada pangan, Amran memastikan tahun depan pupuk bersubsidi sudah dalam kondisi tersedia.

"Pupuk juga perlu saya sampaikan, sekarang sudah tersedia. 1 Januari langsung bisa running. Sekarang seluruh Indonesia pupuknya berada di kios-kios dan sudah standby, juga administrasinya sudah selesai. Semakin simple sekarang ini," ujar Amran.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengingatkan bahwa irigasi pertanian sangat penting dalam menunjang program swasembada yang memiliki perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto.

Ia meminta para bupati atau dinas pertanian untuk mengusulkan segera irigasi mana yang perlu direvitalisasi dan dibangun baru.

"Tolong dipastikan di mana sawahnya, kabupatennya, kecamatannya, desanya, berapa luasnya, mana yang belum ada irigasinya, di mana sumber bendungannya, perlindungan irigasinya segera laporkan ya."

Baca juga: Tingkatkan Ketahanan Pangan di Jawa Timur, Pekerjaan Jaringan Irigasi Mrican Paket 2 Dipercepat

"Ingat, Presiden sekarang punya perhatian khusus pada sektor pertanian,” katanya saat Rapat Koordinasi Terbatas di Lampung, Sabtu (28/12/2024).

Dia bilang, saat ini Prabowo sudah menerima draf Peraturan Presiden (Perpres) dan Instruksi Presiden (Inpres) yang mengatur regulasi di sektor pertanian.