2025 Indonesia Swasembada Garam Konsumsi, Garam Industri Hasil Impor Berpotensi Rembes ke Pasaran

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Hendra Yusran Siry, mengingatkan potensi terjadinya "rembes" garam industri hasil impor yang dapat masuk ke pasar konsumsi.

Pemerintah berencana menghentikan impor garam konsumsi pada tahun 2025.

Namun, impor garam untuk kebutuhan industri masih akan terus dilakukan karena produksi dalam negeri belum mampu mencukupi standar kebutuhan industri.

Hendra pun mewanti-wanti potensi garam industri yang masih diimpor tersebut masuk ke pasar konsumsi.

Baca juga: Pemerintah Bangun Fasilitas Produksi di NTT untuk Kejar Swasembada Garam Industri di 2027

"Jadi yang kita tidak ingin adalah garam industri yang memerlukan impor pada saat ini, malah rembes ke pasar jadi garam konsumsi. Itu kita tidak inginkan," katanya dalam konferensi pers di kantor KKP, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2024).

Hendra optimistis, meski impor garam konsumsi dihentikan tahun depan, Indonesia dapat memenuhi kebutuhannya melalui panen yang berlangsung di berbagai wilayah di dalam negeri.

Sementara itu, untuk target swasembada garam industri pada 2027, ia mengatakan sentra garam di Nusa Tenggara Timur (NT) yang akan dibangun diharapkan bisa meningkatkan produksi yang ada saat ini.

Sebelumnya, Pemerintah menargetkan bisa menghentikan impor garam untuk kebutuhan industri di 2027. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, target tersebut sangat realistis.

Untuk mengejar target tersebut Pemerintah akan membangun fasilitas produksi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Beberapa titik disiapkan seperti di Pulau Sabu atau Kabupaten Malaka.

NTT dipilih karena memiliki kondisi geografis yang serupa dengan fasilitas produksi garam yang berada di dekat Kota Darwin di Australia.

Pemerintah memang ingin mencontoh apa yang dilakukan Australia dalam memproduksi garam. Sebagaimana diketahui, Negeri Kangguru merupakan pemasok utama garam RI.

Sama seperti di Australia, NTT dipilih pemerintah karena memiliki waktu panas yang lama, yaitu sekitar delapan bulan.

Pemerintah juga akan mencontoh teknologi yang sudah diterapkan Australia dalam memproduksi garam.

Dengan mencontoh teknologi yang diterapkan, pemerintah berharap Indonesia bisa memproduksi garam industri seperti Australia yang jumlahnya mencapai 10 juta ton dalam setahun.

"Kita akan bangun di wilayah NTT. Kalau di Australia itu kan produksinya 10 juta ton setahun, itu satu garis sebetulnya di NTT, Darwin cuacanya sama dengan di Indonesia," kata Trenggono ketika ditemui di sela-sela acara Indonesia Marine & Fisheries Business Forum di Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2024).

"Jadi, tidak ada masalah, tinggal kita adopsi teknologi saja, dari situ kita bisa lakukan produksi di situ (di NTT). Lahannya juga sangat tersedia," jelasnya.

Pemerintah saat ini sedang menyusun rencana bisnis untuk pembangunan fasilitas garam di NTT ini.

Perencanaan meliputi kebutuhan biaya dan BUMN yang akan melaksanakannya. Rencananya, PT Garam akan ditunjuk sebagai pelaksana.

"Saya sudah lapor kepada bapak presiden. Bapak presiden mengatakan untuk segera dilakukan. Jadi secara teknologi sebetulnya gampang sekali," ujar Trenggono.

Saat ini, produksi garam di dalam negeri tak bisa memasok kebutuhan industri karena belum memenuhi standar yang dibutuhkan.

Kadar natrium klorida (NaCl) dari garam yang merupakan produksi lokal masih di bawah standar industri.

Nantinya, dengan keberadaan fasilitas produksi garam di NTT dengan teknologi yang serupa di Darwin, Trenggono percaya kadar NaCl dari produksi garam lokal bisa meningkat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan industri.

"Industri itu minimal butuhnya 97 NaCl-nya. Kalau konsumsi di 95. Yang (garam dengan kadar NaCl) 97 insyaallah tahun depan kita mulai (produksinya)," pungkas Trenggono.

Tahun Depan RI Setop Impor Garam Konsumsi

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memperingatkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono agar tidak lagi mengimpor garam konsumsi di tahun 2025.

Hal tersebut dia sampaikan usai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Bidang Pangan Tahun 2024 di Gedung Mina Bahari III, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kamis (28/11/2024).

"Garam itu juga bagian dari pangan harus swasembada dan tahun depan kita tidak boleh impor garam untuk konsumsi lagi. Itu diatur oleh Perpres 126, tidak boleh lagi jadi tanggung jawabnya besar," kata Zulhas.

Zulhas menugaskan Kementerian KKP untuk memproduksi garam di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. 

Di satu sisi, Zulhas juga memberikan tugas pada Kementerian Perindustrian untuk menentukan impor garam industri mulai 2027 mendatang.

"Dan dua tahun lagi ya dibebankan kepada Menteri Kelautan juga untuk garam industri, harus bisa produksi sendiri. Wah ini kan luar biasa beratnya," jelas dia.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan indentifikasi wilayah yang bisa dijadikan model untuk produksi garam dalam negeri.

"Kita sudah identifikasi di Nusantara Tenggara Timur, itu adalah wilayah yang bagus. Dan kalau Garam Industri itu kan kebutuhan dasarnya kira-kira di NACL di atas minimum 97".

"Di sana sudah kita lihat, di sana itu lebih dari 97 persen NACL-nya. Lalu ada kriteria-kriteria lain ya, tadi untuk kepentingan industri," ujarnya.

Sakti bilang bahwa saat ini pihaknya tengah menyiapkan tim untuk menangani hal tersebut. Sebab menurutnya, produksi garam ini diyakini bisa dikembangkan bukan hanya di hulu melainkan ke hilir juga. 

"Ini 2025 ini, kita sekarang lagi siapin tim untuk kemudian kita kerja. Nanti sebetulnya pelaksananya itu adalah di BUMN bidang pangan," jelas dia.