Kementerian PU Belum Akan Terapkan Diskon Tarif Tol saat Natal dan Tahun Baru 2025
Kementerian Pekerjaan Umum belum berencana untuk menerapkan diskon tarif tol saat periode Natal dan Tahun Baru 2025 mendatang.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis HawarohÂ
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum belum berencana untuk menerapkan diskon tarif tol saat periode Natal dan Tahun Baru 2025 mendatang.
Hal itu disampaikan Menteri PU Dody Hanggodo usai mengunjungi kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Jakarta Pusat, pada Senin (25/11/2024).
"Sementara waktu masih belum ya. Masih belum ke arah sana," kata Dody.
Baca juga: Tarif Tol Ruas Dalam Kota Jakarta Naik Per 22 September 2024, Ini Rinciannya
Menurutnya, penerapan diskon tarif tol ini perlu pembahasan lebih mendalam tidak hanya dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan Kemenhub saja. Melainkan perlu koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial dan lainnya.
"Ini yang belum kita, karena nggak cuma bicara tentang BUJT-nya tapi bicara juga harus dengan apakah memang perlu gitu kan," ucap Dody.
"Seperti ngomong dengan BPS, Kementerian Sosial, Kementerian Ekonomi, dan seterusnya lah. Saya belum bisa menjawab dengan utuh," sambungnya.
Baca juga: Mulai Hari Minggu Besok Tarif Tol Dalam Kota Naik, Berikut Rinciannya
Dody mengatakan, pada periode Natal dan Tahun Baru 2025 ini yang menjadi fokus Kementerian PU adalah titik kepadatan lalu lintas terutama di ruas Tol Cikampek.
"Nataru yang jadi sumbatan-sumbatan yang terutama kan di Tol Cikampek. Tol Cikampek kan sekarang memang sedang diperluas oleh jasa marga. Kemudian hambatan berikutnya kan misalnya di Merak," ungkapnya.
Di sisi lain, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan bahwa Kementerian PU bakal memperlebar ruas Jalan Tol Cikampek untuk mendukung kelancaran periode Natal dan Tahun Baru 2025.
"Untuk persiapan Nataru itu ada beberapa titik di jalan Tol Cikampek yang akan diperlebar oleh Kementerian PU," jelas Dudy.
Pembangunan Sekolah Rakyat di 100 Lokasi Diproyeksikan Tuntas Juni 2026 |
![]() |
---|
DPR Setuju Pemerintah Pusat Ambil Alih Perbaikan Fasilitas Umum yang Dirusak Perusuh |
![]() |
---|
Berikut Daftar 74 Gedung yang Rusak Imbas Aksi Demonstrasi di Berbagai Daerah |
![]() |
---|
Biaya Perbaikan Bangunan Rusak Imbas Demo Rp900 Miliar, Khusus Jakarta Butuh Anggaran Rp50 Miliar |
![]() |
---|
Profil Dody Hanggodo, Menteri PU yang Sebut Kerugian Negara Capai Rp900 Miliar akibat Demo |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.