Said Iqbal Tantang Para Menteri Prabowo Debat Soal Upah dan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Buruh mendukung penuh misi Pemerintah yang ingin merealisasikan target pertumbuhan ekonomi di angka 8 persen.
Undang-Undang ini disebut aturannya banyak yang merugikan para buruh.
Kedua, adanya peningkatan upah minimum, atau upah layak.
Ketiga, penghapusan outsourcing. Outsourcing adalah pengalihan sebagian atau seluruh kegiatan operasional suatu perusahaan kepada pihak ketiga.
"Pertama, cabut Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, upah layak. Ketiga, hapus outsourching," papar Said Iqbal.
Keempat, mendorong Pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan pangan, tanpa adanya impor.
Kelima, mendorong Pemerintah agar para tenaga honorer diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang statusnya tetap.
Dan yang terakhir adalah, Pemerintah diminta dapat memberikan biaya pendidikan gratis hingga tingkat Perguruan Tinggi.
"Keempat, reformasi kedaulatan pangan anti impor. Kelima, angkat tenaga honorer sebagai PNS atau ASN. Dan keenam, gratis uang pendidikan atau kuliah," papar Said Iqbal.
"Kita datang hari ini justru menegaskan dukungan kita pada pemerintah," pungkasnya.
Formappi Sentil Reformasi Polri: Ganti Kapolri Dulu, Baru Bisa Mulai |
![]() |
---|
Erick Thohir dan Misi Besar Asta Cita: Menyatukan Prestasi Olahraga dengan Visi Indonesia Emas |
![]() |
---|
Seperti Jokowi, Prabowo Sering Lakukan Reshuffle pada Hari Rabu, Murid Tiru Guru? |
![]() |
---|
Reshuffle Kabinet Jilid 3: PKB Langsung Wanti-wanti Wamenkop Baru Farida Farichah |
![]() |
---|
Jawab Tantangan Bonus Demografi, Menteri Wihaji Luncurkan Akademi Keluarga Indonesia |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.