Menko Airlangga: Jadi Anggota Penuh OECD Penting Agar RI Lepas dari Jebakan Pendapatan Menengah

"Itu juga akan mendorong ketahanan ekonomi nasional dan lapangan kerja," ujar Airlangga.

Indonesia pun menargetkan bisa menjadi anggota penuh OECD dalam tiga tahun.

Ia mengatakan, tiga tahun ini adalah target internal agar seluruh pemangku kepentingan bisa bekerja sama dan terlibat di proses aksesi dalam standar praktis.

Para pemangku kepentingan yang terlibat di antaranya datang dari Kamar Dagang Industri (KADIN) Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan pihak swasta lainnya.

Lalu, Airlangga bilang, Presiden Jokowi sudah membentuk tim nasional percepatan keanggotaan Indonesia di dalam OECD.

Hal itu telah tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development).

"Ketuanya saya dan dibantu Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri," tutur Airlangga.

Dalam Tim Nasional itu akan melibatkan seluruh sektor dari 26 sektor yang menjadi persyaratan.

Tim Nasional juga akan mengintegrasikan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang nasional.

"Tentunya implementasi OECD ini akan melanjutkan reform struktural yang dilakukan Indonesia yang diawali dengan omnibus law of job creation (Undang-undang Cipta Kerja)," jelas Airlangga.

"Dalam mengimplementasi regulasinya, tentu kita melihat best practice yang dilakukan berbagai negara, termasuk di dalam OECD," pungkasnya.