Kaleidoskop 2023: Menolak Lupa Janji Manis Pemerintah ke Warga Rempang Atas Investasi Xinyi
Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City yang digagas Pemerintah Indonesia di Pulau Rempang menuai kontroversi ketika mendapat penolakan warga lokal
Penulis:
Nitis Hawaroh
Editor:
Choirul Arifin
Di sisi lain, Bahlil menegaskan pentingnya untuk memenuhi hak-hak masyarakat Rempang terkait dengan pemindahan warga Pulau Rempang ke Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau.
Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto mengatakan akan langsung diberikan sertifikat hak milik (SHM) untuk tempat tinggal warga yang mengalami pergeseran dari 16 titik Kampung Tua Pulau Rempang.
"ATR/BPN ingin langsung menyerahkan sertifikat. Jadi ketika sudah ditentukan di 16 titik, kita ingin menyerahkan sertifikat, sambil melakukan proses pembangunan dan diawasi oleh pemilik," ujar Hadi.
"Kami juga sudah sampaikan bahwa sertifikat itu agar disamakan dengan sertifikat 37 kampung tua yang sudah diserahkan, itu adalah dengan status SHM yang tidak boleh dijual, harus dimiliki oleh masyarakat yang terdampak tersebut," kata dia.
Bahlil Lahadalia mengatakan sebanyak 50 kepala keluarga (KK) telah menempati hunian sementara di empat lokasi yang berbeda.
Menurut Bahlil, saat ini sudah 50 persen lebih bersedia untuk melakukan pergeseran lahan di Pulau Rempang, Batam Kepulauan Riau.
"Ya sudah pindah 50-an lebih, yang sudah mendaftar itu sudah mencapai hampir 500 dari 900 KK loh. Jadi sudah 50 persen lebih yang bersedia untuk digeser secara sukarela," kata Bahlil kepada wartawan di Kantornya, Jumat (20/10/2023).
Dikatakan Bahlil, pihaknya juga gencar melakukan komunikasi dengan masyarakat sekitar untuk bersedia melakukan pergeseran secara menyeluruh.
Terkait tenggat waktu pergeseran, Bahlil bilang belum bisa memastikan. Namun dia bilang lebih cepat lebih baik.
"Memang kita komunikasi sama rakyat ini kan harus baik, harus butuh waktu, kita bicara baik-baik. Kalau mereka belum mau itu karena belum ada penjelasan yang mungkin mereka mengerti," ujar Bahlil.
"Lebih cepat lebih baik. Tapi harus dengan cara yang baik," imbuh dia menegaskan.
Sedangkan mengutip BPBatam.go.id, dari 961 KK yang tercatat berada di wilayah tersebut, sebanyak 719 KK telah menerima sosialisasi dari tim terpadu, dengan jumlah 575 datang ke posko untuk berkonsultasi, 361 KK telah mendaftar, dan 86 KK telah pindah ke hunian sementara.
105 Hari Jadi Menteri HAM, DPR Kritik Natalius Pigai Tak Urus Masalah Rempang |
![]() |
---|
Perayaan Imlek 2025 di Pulau Rempang dan Galang Dimeriahkan Pemberian Bantuan dan Aksi Barongsai |
![]() |
---|
Said Didu hingga Abraham Samad Temui Warga Rempang, Kritik Proyek Strategis Nasional |
![]() |
---|
Komisi XIII DPR Minta Kementerian HAM Turun Tangan soal Insiden di Pulau Rempang |
![]() |
---|
Alami Infeksi Berat di Kulit & Leher, Bayi Warga Rempang Berpulang, Dokter Ona Ungkap Duka Mendalam |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.