Zero ODOL Kembali Molor karena Harus Tunggu Roadmap Baru Kemenhub
Penerapan aturan larangan kendaraan angkutan barang yang overdimensi dan overload melintas di jalan raya batal diterapkan tahun ini.
lihat foto
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga menyampaikan, pengadaan moda transportasi baru untuk pemenuhan Zero ODOL ini pasti menimbulkan biaya atau beban.
Kasubbid Analisis Kebijakan Kemenperin Prasojo dalam paparannya ke Kemenhub mengatakan Kemenperin akan memikirkan terkait dengan insentif fiskal yang bisa diusulkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan zero ODOL ini.
“Di tahun 2023 ini kita akan melakukan studi alternatif terkait pemberian insentif itu, lalu 2024 melakukan studi territorial penerima insentif, dan baru memberikan insentif pada 2025 saat Zero ODOL itu diberlakukan secara penuh,” ungkapnya.
Baca juga: Truk ODOL Dilarang Menyeberang di Pelabuhan Merak-Bakauheni, Pengusaha dan Sopir Menjerit
Kemenperin menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan pelaku usaha industri saat ini adalah peningkatan kualitas jalan.
“Kami sangat berharap dan berkomitmen untuk mendukung kajian terkait studi tentang penguatan kualitas daya ketahanan jalan. Mengenai peningkatan kualitas jalan, kami juga menyampaikan suara dari pelaku usaha industri agar dilakukan optimalisasi terhadap jembatan timbang,” ujarnya.
| Kemenhub Tingkatkan Pengawasan Keselamatan Angkutan Umum saat Libur Maulid Nabi |
|
|---|
| Kementerian Perhubungan Dapat Tambahan Anggaran Rp 2,74 Triliun untuk Belanja Pegawai dan Barang |
|
|---|
| Angkutan Barang akan Dibatasi selama Libur Maulid 2025, Ini Jadwal dan Daftar Ruas Jalannya |
|
|---|
| Kementerian Perhubungan Bentuk Satgas Atasi Persoalan Kendaraan ODOL |
|
|---|
| 2.500 Warga Pati Kirim Surat ke KPK, Rela Bayar Rp 14 Ribu ke Kantor Pos |
|
|---|
![[FULL] Ramai Desakan MBG Dihentikan Imbas Keracunan Massal, Pakar: Perbaiki, Jangan Ditutup-tutupi!](https://img.youtube.com/vi/Dwu9kx1Eo6Y/mqdefault.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.