Oposisi Nyatakan Harga Sembako dan BBM Belum Terjangkau, Bagaimana Menurut Jokowi dan Pendukungnya?

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Para pendukung partai politik pengusung Presiden Joko Widodo di Pemilu 2019 dan partai oposisi berbeda pendapat dalam menanggapi harga sembako dan bahan bakar minyak saat ini.

Survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebutkan, dua pendukung partai oposisi yaitu Partai Keadlan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat menyatakan bahwa harga sembako dan BBM tidak terjangkau.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan mengungkapkan berdasarkan survei yang dilakukan pada 7 sampai 11 Januari 2023 persepsi terhadap keterjangkauan harga sembako dan BBM cenderung bisa dikaitkan dengan kategori dukungan politik.

Baca juga: Survei LSI: Hampir 50 Persen Masyarakat Menyatakan Harga Sembako dan BBM Belum Terjangkau

Jika dilihat dari basis pendukung partai pada Pemilu 2019 lalu, kata dia, pemilih Partai Gerindra cenderung menyatakan harga sembako dan BBM tidak terjangkau.

"Kecenderungannya pemilih partai seperti Gerindra yang tadinya bersebrangan dengan pemerintah itu pemilih partai Gerindra cenderung menyatakan harga sembako (53,9 persen) dan BBM (49,1 persen) tidak terjangkau," kata Djayadi Hanan dalam rilis survei yang dilakukan secara virtual pada Minggu (22/1/2023).

"Sebaliknya pemilih PDIP (63,7%), Golkar (53,3%), Nasdem (59,5%), PPP (58,3%), itu cenderung mengatakan harga sembako terjangkau," sambung dia.

Sementara itu, partai oposisi di antaranya PKS (60,0%) dan Demokrat (50,0%) pendukungnya cenderung menyatakan harga sembako tidak terjangkau.

Terkait harga BBM, kata dia, kecenderungannya semua pendukung partai menyatakan harga BBM kurang terjangkau kecuali PKB.

Pendukung PKB, kata dia, cenderung menyatakan harga BBM lebih banyak yang terjangkau (49,1%) dibanding yang tidak.

Pendukung PDIP, kata dia, konsisten menyatakan harga BBM terjangkau (55,0%) dan yang tidak (43,1%).

Demikian juga dengan Nasdem, kata dia, tetap lebih banyak yang menyatakan harga BBM terjangkau (53,1%) dibandingkan yang tidak.

Baca juga: Survei LSI: Pendukung Prabowo-Sandi Lebih Banyak yang Bilang Harga Sembako dan BBM Tak Terjangkau

"Sementara pendukung Golkar, dalam soal BBM terbelah. Lebih banyak yang menyatakan harga BBM tidak terjangkau (50,6%)," kata Djayadi.

Survei tersebut dilakukan pada 7 sampai 11 Januari 2023.

Target survei tersebut adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon atau ponsel, sekitar 83% dari total populasi nasional.

Pemilihan sampel dilakukan melalui random digit dialing (RDD) yang merupakan teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak.

Dengan teknik RDD sampel sebanyak 1.221 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening.

Margin of error dari diperkirakan sebesar +/- 2.9% pada tingkat kepercayaan 95% dengan asumsi simple random sampling.

Baca juga: Survei LSI: Hampir 50 Persen Masyarakat Menyatakan Harga Sembako dan BBM Belum Terjangkau

Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih.

Djayadi mengungkapkan, dari segi ketersediaan, mayoritas masyarakat merasakan sayur mayur, sembako, dan BBM tersedia dengan cukup baik.

Masyarakat yang mengatakan ketersediaan sayur mayur cukup baik mencapai 87 persen, sembako 74 persen, dan BBM 63 persen.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rilis Survei Nasional: "Kinerja Presiden, Pencabutan PPKM, Ketersediaan Bahan Pokok dan BBM, Serta Peta Politik Terkini" di kanal Youtube Lembaga Survei Indonesia LSI_Lembaga pada Minggu (22/1/2023).

Baca juga: Update Harga Sembako Rabu 28 Desember, Harga Telur Naik Jadi Rp 37.000, Cabai Rawit Rp 57.500 per Kg

"Cuma dari segi apakah harganya terjangkau atau tidak. Ini, masyarakat kita menilai harga sembako sama harga BBM, itu hampir 50 persen masyarakat kita menyatakan bahwa harga sembako (46 persen) dan BBM (46 persen) masih belum atau tidak terjangkau," kata Djayadi.

Namun demikian, kata dia, khusus untuk harga BBM, persepsi masyarakat terbelah.

Sebanyak 48 persen di antaranya menyatakan harganya terjangkau, namun 46 persen lainnya menyatakan harganya kurang atau sangat tidak terjangkau.

"Jadi saya kira memang BBM masih tetap menjadi isu penting, demikian juga dengan sembako," kata Djayadi.

Survei tersebut dilakukan pada 7 sampai 11 Januari 2023.

Target survei tersebut adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon atau ponsek, sekitar 83 persen dari total populasi nasional.

Pemilihan sampel dilakukan melalui random digit dialing (RDD) yang merupakan teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak.

Baca juga: Gerak Cepat Bantu Korban Gempa Cianjur, Yayasan Ini Salurkan Bantuan Sembako dan Healthy Kit

Dengan teknik RDD sampel sebanyak 1.221 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening.

Margin of error dari diperkirakan sebesar +/- 2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan asumsi simple random sampling.

Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih.

Presiden Sebut Harga Sembako Stabil

Sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan harga sembako di wilayah Sulawesi Utara (Sulut) cenderung stabil.

Hal itu diketahui Presiden setelah mengecek dua pasar yang ada di Sulawesi Utara yakni Pasar Rakyat Pinasungkulan dan Pasar Airmadidi.

“Biasa ngecekin harga-harga utamanya harga sembako, beras, minyak. Saya kira di Sulut kondisinya stabil,” kata Presiden usai meresmikan Bendungan Kuwil Kawangkoan di Minahasa Utara, Sulut, Kamis, (19/1/2023).

Selain itu menurut Presiden Jokowi inflasi di Sulawesi Utara masih tetap terjaga di kisaran 4 persen. “Saya kira sangat baik,” katanya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak para kepala daerah dan Bank Indonesia untuk bekerja keras menangani inflasi yang menjadi momok bagi semua negara.

Hal itu disampaikan Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023).

"Situasi global masih sangat tidak mudah dan sekarang yang menjadi momok semua negara adalah yang namanya inflasi. Ini momok semua negara.

Patut juga kita syukuri inflasi kita terakhir di angka 5,5 persen. Ini patut kita syukuri, berkat kerja keras kita semuanya," ujar Presiden.

Presiden meminta Kepala Daerah terus memantau harga barang dan jasa sehingga kenaikan inflasi bisa terkendali.

Presiden mengingatkan soal kenaikan harga bahan pangan utamanya beras. Menurut Presiden, saat ini harga beras mengalami kenaikan yang tidak sedikit di 79 daerah.

Selain beras, telur juga mengalami kenaikan harga di 89 daerah, tomat naik di 82 daerah, dan daging ayam ras naik di 75 daerah.

"Saya minta seluruh gubernur, bupati, dan wali kota, bersama-sama dengan Bank Indonesia terus memantau harga-harga barang dan jasa yang ada di lapangan sehingga selalu terdeteksi sedini mungkin sebelum kejadian besarnya itu datang sehingga bisa kita kejar dan kita antisipasi untuk kita selesaikan," tuturnya.

Presiden juga meminta Kementerian Dalam Negeri dan Bank Indonesia terus menyampaikan informasi ke daerah sehingga daerah memiliki data terkait inflasi.

Selain itu, Presiden juga kembali mengingatkan sejumlah upaya yang bisa dilakukan oleh para kepala daerah untuk mengintervensi kenaikan inflasi di wilayahnya.

"Semuanya sudah tahu bagaimana menutup ongkos transportasi, meningkatkan produktivitas petani, misalnya tomat mahal, perintahkan tanam tomat, cabai mahal, perintahkan tanam cabai. Saya enggak usah mengulang," pungkasnya. (Gita Irawan/Taufik Ismail)