BBM Bersubsidi
Menanti Pengumuman Jokowi Soal Kenaikan Harga BBM Subsidi, DPR : Jangan Gegabah, Rakyat Lagi Susah
Di tengah kondisi dunia yang sulit, pemerintah seharusnya membantu rakyat, bukan malah membebankan masalah tersebut kepada rakyat.
lihat foto
Program pemerintah yang akan memberlakukan subsidi BBM yang tepat sasaran melalui aplikasi seperi MyPertamina, kata Irwan perlu diapresiasi, tetapi hal itu baru sebagian kecil usaha yang dilakukan karena baru menyasar orang kebanyakan.
"Di atas sana masih banyak yg perlu dibenahi, terutama terkait penjualan BBM ilegal yang sistematis dan terstruktur. Seharusnya fokusnya ke sini saja, daripada meminta rakyat menanggung beban berat yang tidak adil," tuturnya.
Jangan Gegabah
Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad mengingatkan pemerintah untuk tidak gegabah mewacanakan kenaikan harga BBM bersubsidi, karena APBN 2022 masih memiliki alokasi yang memadai untuk menanggung biaya subsidi BBM.
"Opsi penaikan harga BBM subsidi bukanlah pilihan yang tepat saat ini. Apalagi jika dasarnya adalah karena membengkaknya beban subsidi BBM dari APBN hingga Rp 502 triliun. Sebab, APBN 2022 memang didesain sebagai penyangga bagi perekonomian masyarakat," paparnya.
"Yang perlu dicatat, dari angka Rp502 triliun itu yang dialokasikan sebagai subsidi energi sebesar Rp 208 triliun. Dan dari pagu subsidi BBM Rp 208 triliun di 2022, belum semuanya terpakai," tambah Kamrussamad.
Ia memaparkan, jika dilihat data anggarannya saja yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, realisasi belanja subsidi energi hingga semester I 2022 baru mencapai Rp75,59 triliun.
Dari jumlah tersebut, subsidi BBM dan LPG tabung 3 Kg baru mencapai Rp54,31 triliun atau 36,36 persen dari Pagu APBN 2022 (Perpres No. 98 Tahun 2022), dan realisasi subsidi listrik mencapai Rp21,27 triliun atau 35,71 persen dari pagu.
Baca juga: Menteri BUMN Erick Thohir: Sudah Bukan Eranya Lagi Yang Mampu Pakai BBM Subsidi
Artinya bisa lihat jelas di sini, klaim pemerintah yang menyatakan harga BBM subsidi saat ini sudah membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 502 triliun, jelas merupakan informasi yang tidak benar.
"Sebab, untuk tahun 2022 ini, masih ada sekitar 65 persen lagi alokasi APBN untuk subsidi energi untuk di semester II. Subsidi energi meliputi BBM, listrik dan LPG 3 kg," ucap politikus Gerindra itu.
Oleh sebab itu, kata Kamrussamad, jika dilihat dari sisi anggaran, rencana kenaikan BBM subsidi bukan opsi yang tepat, karena hal itu dapat pengaruhi lonjakan inflasi dan daya beli berpotensi menurun drastis, serta ekonomi bisa terjadi stagflasi.
