Pemindahan Ibu Kota Negara
Dikritik Keras, Pemerintah Akhirnya Tak Gunakan PEN Untuk Pembangunan Ibu Kota Negara
Pernyataan tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto konferensi pers PPKM
Sri Mulyani menyebut, pembangunan IKN pada 2022 dapat masuk ke dalam kerangka anggaran program PEN yang senilai Rp 450 triliun.
Mengutip dari ikn.go.id, berdasarkan estimasi awal skema pembiayaan akan diutamakan dari peran yang cukup tinggi pada swasta melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 252,5 triliun atau setara 54,2% bersumber dari APBN.
Lalu sebesar Rp 123,2 triliun atau setara 26,4% berasal dari investasi swasta, BUMN, dan BUMD untuk total kebutuhan pembiayaan pembangunan fisik IKN. Selebihnya adalah pembiayaan dari APBN.
Pendanaan IKN tahun ini lebih banyak digelontorkan kepada Kementerian PUPR. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar yang memang sudah berjalan di tahun-tahun sebelumnya.
“Kemarin dengan Pak Menteri PUPR dilihat dari alokasi anggaran yang sudah ada dan bagaimana kebutuhan yang lebih urgen untuk mulai momentum pembangunan di sana. Maka kita semua nanti akan lihat dalam konteks anggaran,” ucap Sri Mulyani. (Kompas.com/Kontan)