Jokowi Disarankan Copot Tiga Menteri Ekonomi Ini, Satu Diantaranya Suka Bikin Kebijakan 'Ajaib'
Ekonom INDEF merekomendasikan pencopotan tiga menteri di tim ekonomi kabinet Jokowi-Maruf Amin.
lihat foto
"Tugas menteri BUMN yang menyelematkan Garuda Indonesia. Namun ya gitu, akhirnya sekarat juga," tukasnya.
Jarang Muncul, Miskin Action
Secara terpisah, ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah menilai ada sejumlah menteri Joko Widodo di bidang ekonomi jarang muncul ke muka publik.
Padahal, dalam kondisi sekarang Indonesia perlu menteri yang sering muncul dan punya banyak terobosan.
"Kalau kita lihat kinerja menteri-menteri dalam tanda kutip banyak yang tidak muncul. Padahal menteri ini ada di ujung tombak membenahi aspek wilayah kerjanya," kata Piter saat dihubungi Tribunnews, Minggu (31/10/2021).
Piter menyatakan di tengah kondisi pandemi sejatinya banyak permasalahan yang terjadi seperti matinya perekonomian, dampak negatif tenaga kerja, angka kemiskinan, dan persoalan UMKM.
"Tetapi apa yang seharusnya dilakukan oleh mereka tidak muncul. Terkesan miskin gagasan dan juga minim action. Ini yang kemudian para menteri ini dilupakan," lanjutnya.
Dalam memerangi pandemi Covid-19, Piter mengatakan hanya sejumlah menteri yang kembali terlihat di publik antara lain Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan Menteri PUPR.
"Menaker, Menkop, Mendag, Menperin, itu yang tidak muncul. Bagaimana misalnya membantu industri di tengah pandemi," kata dosen Perbanas tersebut.
Hal ini menjadi tugas dari Presiden Joko Widodo untuk menegakkan sekaligus menegur para menteri yang dianggap kinerjanya tidak terlihat.
Terkait isu reshuffle, ia menilai para pengganti ideal bisa datang dari kalangan akademisi, praktisi, profesional, dan dari dunia usaha.
"Yang diharapkan adalah menteri sebagai eksekutor bisa lebih kelihatan kerjanya," pungkas dia.
Dipuji Poldata
Sebaliknya, kinerja Airlangga Hartarto selama ini dipuji oleh pengamat politik Poldata Indonesia Fajar Arif Budiman.
Dalam sebuah diskusi daring, Minggu (24/10/2021), pengamat alumni Kebijakan Publik Universitas Padjajaran tersebut menilai, kepemimpinan Airlangga Hartarto selama ini berbasis kinerja.
