Tidak Akan Ikuti Jejak Malaysia, Menteri Rini Tidak Akan Gratiskan Jalan Tol
"BUMN ini kan tolnya ini terkait dengan investasi, kita kan pinjam uang, ya enggak bisa dong," kata Rini
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyatakan, jalan tol di Indonesia tidak bisa digratiskan begitu saja. Alasannya, ada investasi yang perlu dikembalikan dari setiap jalan tol yang dioperasikan oleh BUMN atau swasta.
"BUMN ini kan tolnya ini terkait dengan investasi, kita kan pinjam uang, ya enggak bisa dong," kata Rini di Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (26/2/2019).
Rini menyatakan hal tersebut menanggapi langkah Pemerintah Mahathir Mohamad di Malaysia yang kini menggratiskan sejumlah ruas jalan tol, sebagai realisasi janji politik Mahathir saat maju di Pilpres.
Rini memastikan, Indonesia tak akan mengikuti langkah negeri Jiran tersebut.
"Kita tetap sebagai investor, apakah itu BUMN atau swasta. Jalan tol juga banyak dibangun swasta, Astra punya, Malaysia juga punya di Indonesia. Mereka enggak bisa bebasin. Mereka banyak jalan tol dengan pinjaman, otomatis kita harus membayar pinjaman itu kembali," kata Rini.
Pemberian hak konsesi dengan periode tertentu, kata Rini, menjadi modal BUMN dan swasta mengembalikan dan investasi yang sudah dikeluarkan untuk membangun jalan tol.
Baca: GIIAS 2019 Akan Diikuti 25 Merk Kendaraan, 90 Persen Area Pamer Sudah Terisi
Sementara, soal kemungkinan menggratiskan jalan tol setelah masa konsesi habis, Rini menyebut keputusan tersebut ada di tangan Kementerian PUPR.
"Kalau Kementerian BUMN tidak bisa, enggak ada dasarnya BUMN, karena semua dari cost, investasinya memutuskan Kementerian PUPR," kata dia.
Gratis lewat negosiasi
Di Malaysia, langkah penggratisan jalan tol dilakukan Pemerintah Malaysia melalui proses akuisisi.
Pengggratisan dilakukan melalui inisiatif Pemerintahan Koalisi Pakatan Harapan Malaysia melalui proses negosiasi konsesi jalan tol dengan Gamuda Berhad.
Baca: Teriakan Prabowo Presiden Menggema dari Ribuan Warga di Haul Akbar Masyayikh dan Habaib Se-Madura
Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan, ada empat jalan yang kini saham mayoritasnya masih dimiliki perusahaan dan tengah disasar oleh Koalisi Pakatan Harapan Malaysia
Yakni, Lebuhraya Damansara Puchong (LDP), Sistem Penyuraian Trafik KL Barat (SPRINT), Lebuhraya Shah Alam (KESAS), dan Terowongan SMART.
Dalam kebijakan ini, Pemerintah Malaysia menghapuskan mekanisme tol yang ada setelah pengambilalihan jalan raya berhasil.
Pemerintah Malaysia akan menggantinya dengan menerapkan apa yang disebut dengan "biaya kemacetan " (congestion charge) yang akan diperkenalkan dalam waktu dekat.
