Petisi Ragunan: Ada Pembohongan Data Produksi, Petani Dibuat Bingung oleh Kebijakan Kementan
Kegiatan ini membahas berbagai persoalan pembangunan pertanian dan mengevaluasi kinerja Kementerian Pertanian.
lihat foto
Tapi kemudian setelah mendapat respon swasta dan ditekan kepentingan asing, Permentan tersebut dicabut diganti Permentan 30, lalu diganti lagi Permentan 33. Artinya, Kementan tidak mempunyai kedualatan di negei sendiri, dan justru tunduk kepentingan asing.
Mudatsir, Sekjen Dewan Bawang Merah Indonesia mengatakan, keberpihakan pemerintah untuk membantu petani hanya sebatas dalam dokmen negara.
Ada Peraturan Menteri Pertanian terkait harga referensi bawang merah di tingkat petani. Tapi kebijakan itu berjalan jika harga sedang melonjak. Tapi ketika harga bawang merah di petani jatuh, tidak ada yang merespon.
Rio Erlangga, pelaku usaha hortikultura juga menilai, Kementerian Pertanian tidak mempunyai data valid terhadap produksi buah nasional.
"Berapa buah yang diproduksi petani, tapi kemudian pemerintah membuka impor buah sebesar-besarnya. Padahal di satu sisi buah dalam negeri mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri," tegas Rio.
Cuncun Wijaya dari Asosiasi Petani Padi Nasional (APPN) menilai, pemerintah telah menjadi petani padi sebagai sapi perah. Ini terlihat dari kebijakan pemerintah yang meminta petani untuk terus menanam padi hingga tiga kali dalam setahun, tapi di sisi lain pemerintah tak pernah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) sebesar Rp 3.700/kg.
Padahal nilai itu sudah jauh di bawah biaya produksi yang mencapai Rp 4.100/kg. Padahal inflasi sudah naik berkali-kali nai.
