Petisi Ragunan: Ada Pembohongan Data Produksi, Petani Dibuat Bingung oleh Kebijakan Kementan

“Jadi akan sulit mau swasembada, tapi tidak ada konsep. Konsep yang dipakai sekarang adalah konsep green revolution,” kata Mulyono Makmur.

Dia mencontohnya, jika ingin membangun pertanian harus ditata mulai dari struktur di desa. Misalnya untuk permodalan petani, harus disiapkan dari BRI.

Untuk penyediaan saran produksi pertanian dan menjual hasil pane nada lembaga bernama KUD.

Begitu juga ketika petani ingin mendapatkan ilmu/teknologi baru, penyuluh sudah siap di lapangan untuk menyampaikan ilmunya.  "Tapi yang terjadi sekarang sebaliknya," tandas Mulyono.

Kadma Wijaya dari Perhimpunan Peternak Unggas Nasional (PPUN) Bogor melihat, dari sisi peternak rakyat pemerintah juga tidak berpihak. Di sisi hulu pemerintah memaksa untuk harga mahal dengan berbagai kebijakan, tapi di bagian hilir harga sesuai mekanisme pasar.

"Kondisi tersebut membuat banyak peternak bangkrut," tegasnya.

Kalangan peternak broiler yang tergabung dalam GOPAN (Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional) juga mengeluhkan kebijakan pemerintah.

Misalnya seperti diungkapkan Sigit Prabowo. Dia mengatakan, pemerintah memang mengatur kebijakan di hulu, tapi dibagian hilirnya tidak pernah diatur. Artinya, kebijakan yang pemerintah buat sepotong-sepotong.

"Pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebagai acuan, tapi harga jualnya sesuai mekanisme pasar. Akibat kebijakan itu, harga menjadi tinggi DOC, peternak pun terancam gulung tikar," ujar Sigit.

Dengan kondisi yang terjadi  saat ini, Sigit Wahyudi dari GOPAN menegaskan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman harus bertanggung jawab terhadap segala persoalan di dunia peternakan ini.

Keluhan terhadap kebijakan pemerintah juga dirasakan kalangan peternak sapi, Kebijakan yang pemerintah buat diniai banyak yang kontra produktif.

Misalnya, dalam penetepan harga daging yang tidak menguntungkan produsen. Bahkan produsen  sapi (feedloter) rakyat, bayak yang menutup usahanya.

Sementara yang masih bertahan mengurangi kapasitas produksinya. Tapi hal itu berdampak dalam permodalan, karena perbankan tidak lagi berani membiayai. Karena itu Sementara Ferry K dari KSI menilai, program pemerintah ada, tapi hasilnya tidak nyata.

Agus Warsito dari APSPI (Asosisasi Peternak Sapi Perah Indonesia) mengatakan, tugas pemerintah sebenarnya tidak berat, buat regulasi yang berpihak kepada rakyat, tapi kenyataannya regulasinya tidak berpihak nyata. Stimulan yang pemerintah berikan hanya lips service hanya gula gula.

Misalnya pada awal pemerintahan, Agus mengaku optimis dengan kebijakan persusuan dengan keluarnya Permentan No. 27/ 2016.