APLSI Minta Evaluasi Atas Sejumlah Kebijakan di Sektor Energi
Presiden sudah sering kali mengingatkan Kementerian ESDM untuk tidak membuat regulasi yang mempersulit investor.
lihat foto
Laporan Reporter Kontan, Pratama Guitarra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi Perusahaan Listrik Swasta Indonesia (APLSI) meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan introspeksi kebijakannya yang dianggap menurunkan investasi di sektor energi.
Juru Bicara Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI), Rizal Calvary mengatakan, Presiden RI Joko Widodo menunjukan kekecewaannya atas kinerja di sektor ESDM dan mempertanyakan alasan eksplorasi migas terus merosot.
Menurut Rizal, bila kemerosotan itu terkait dengan regulasi yang berbelit, Jokowi menginginkan berbagai aturan segera disederhanakan hingga menarik minat investor.
Rizal mengatakan, Kementerian ESDM semestinya segera menginstrospeksi semua kebijakannya. “Lebih baik Menteri Jonan instrospeksi ke dalam.
Kenapa sudah banyak keluarkan kebijakan tetapi kinerja investasi migas dan kelistrikan malahdecline atau menurun,” ujarnya melalui siaran pers yang diterima, Kamis (3/5/2018).
Rizal mengatakan, kekecewaan Presiden sangat beralasan.
Baca: Lima Produk Paling Dicari Orang Indonesia Selama Ramadan Berdasar Hasil Survei Google
Baca: Mengenal Keunikan Skema Pembiayaan Bank Wakaf Mikro
Presiden sudah sering kali mengingatkan Kementerian ESDM untuk tidak membuat regulasi yang mempersulit investor.
Fakanya, ujar Rizal, ESDM malah melaju dengan kebijakan yang tidak ramah kepada investor.
Asal tahu saja, sebelumnya, Kementerian ESDM menargetkan investasi sektor energi dan minerba sekitar US$ 50,12 miliar. Namun, target investasi tersebut dikoreksi menjadi hanya sebesar US$ 37,2 miliar.
Rizal mengatakan, menariknya, penurunan target terbesar justru datang dari investasi ketenagalistrikan dari sebelumnya US$ 24,88 miliar menjadi US$ 12,2 miliar dan energi baru terbarukan (EBT) sebesar US$ 2 miliar. “Kita melihat ESDM realistis dengan regulasi-regulasi yang ada saat ini sangat susah untuk menarik minat investasi pihak swasta. Regulasi makin tidak menarik bagi investor," ujarnya.
Selain ketenagalistrikan, Rizal bilang, bahwa di sektor migas juga minim peminat. Kementerian ESDM sebelumnya optimistis skema Gross Split dalam kontrak kerja investasi migas bakal menarik banyak investor.
“Namun, sejak peraturan mengenai gross split ini dikeluarkan pada 2017 silam, hanya satu KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama/KKKS) yang memakai skema ini. Itupun hanya anak usahanya BUMN,” tandasnya.
