DPR: Pergantian Direksi BUMN, Seperti Pencopotan Dirut Pertamina, Sarat Kepentingan Politik

"Jadi, tolong untuk bekerja secara profesional. Kalau setiap BUMN dijadikan ladang untuk kepentingan politik oleh pemerintah yang berkuasa, saya ingatkan kerja menterinya cuma lima tahun, pasca itu akan dibuka secara hukum. Sehingga berkerjalah sesuai koridor dan profesional," tegas Bowo.

Tak hanya itu, Bowo juga menyampaikan alasan tahun ini mengapa perombakan dilakukan saat menjelang tahun politik.

Baca: Skutik PCX Hybrid Rakitan Lokal Dibanderol Rp 40 Jutaan

Baca: Mesin V8 8.800 CC Monster El Toro Loco Digeber, Pengunjung IIMS 2018 Riuh Bersorak!

"Politik negeri adalah ini politik yang mahal harganya, Pemilu langsung mahal harganya maka sangat-sangat dimungkinkan BUMN BUMN yang strategis ini digunakan untuk itu," jelas dia.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Inas Nasrullah Zubir menilai pergantian direksi ini hanya karena unsur suka dan tidak suka.

"Jadi, Kementerian BUMN di sekarang ini memang hanya berdasakan suka-suka menterinya. Ini akan merugikan Presiden di 2019," tuturnya.

Pasalnya, dalam setahun ini Komisi VI menilai kinerja Elia Massa sudah cukup baik.

Bahkan, Inas bilang, jangan mencari alasan karena premium langka lalu Dirut Pertamina diganti.

Padahal, hal tersebut merupakan arahan dari pemerintah untuk mengalihkan penggunaan premium ke petralite dan sudah mendapat persetujuan dari Komisi VII DPR.

Dengan demikian, Komisi VI menilai dengan pergantian BUMN ini jelas-jelas akan berpengaruh terhadap kinerja BUMN itu sendiri. 

Baca: BMW HP4 Race, Moge Spesial untuk Lintasan Balap, Indonesia Cuma Dapat Jatah Satu Unit!

Hal yang sama juga diungkapkan Managing Director Lembaga Manajemen FEB UI Toto Pranoto. Menuruntya pergantian direksi yangterlalu cepat, dalam hal ini Pertamina akan berpengaruh terhadap persepsi investor di pasar saham.

Pasalnya, seperti diketahui Pertamina saat ini telah menjadi holding BUMN yang membawahi PGN yang merupakan perusahaan publik.

"Pergantian diresi Pertamina yang terlal sering dalam dua tahun terakhir ini bisa memberikan sinyal yang tidak terlalu positif ke publik," ucap Toto.

Meski begitu, ia memandang pergantian ini merupakan langkah pemerintah untuk memperbaiki kinerja perusahaan BUMN.

Karena kemungkinan, pergantian direksi sebelum masa jabatannya lantaran ada target-target dalam RKAP yang belum tercapai.

Apalagi, keputusan pergantian direksi itu memiliki pertimbangan yang kuat. Serta melihat apa yang menjadi target pemerintah dalam jangka panjang.