Kamis, 2 Oktober 2025

Hipmi Minta Kegaduhan Soal Freeport Tidak Berlarut-larut

kegaduhan ini semakin liar dan mengancam iklim investasi yang mulai membaik

Penulis: Edwin Firdaus
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Massa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Peduli Aset Bangsa (FMPAB), berunjukrasa di depan gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (20/11/2015). Mereka meminta KPK untuk mengusut sejumlah pejabat yang diduga terlibat dalam proses perpanjangan kontrak kerja PT Freeport. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

Sehingga dampak negatif dari perubahan itu tidak melebar ke mana-mana.

"Presiden sudah dijalur yang baik. Kepentingan nasional beliau sudah junjung tinggi. Tapi perubahan ini harus dikelola dengan baik. Presiden dan kabinet harus satu suara dan satu komando. Jangan ada gerakan-gerakan tambahan. Change management-nya di situ," kata Bahlil.

Bahlil juga mengingatkan agar renegosiasi divestasi saham Freeport juga melibatkan peran investor dan pengusaha asal Papua.

Pasalnya ke depan, PT Freeport diharapkan mampu mengakomodir dan bermitra dengan pengusaha-pengusaha Papua.

"Bagaimanapun Freeport itu ada di Papua. Yang punya tanah juga harus diajak bicara baik-baik. Yang punya tanah saja tidak ribut-ribut seperti pengusaha Jakarta. Mestinya ada rasa malu," ujarnya.

Bahlil juga mengingatkan agar pengusaha dan pemerintah daerah Papua diberi ruang yang cukup dalam renegosiasi tersebut.

"Agar orang Papua tidak lagi hanya sebagai penonton di kampungnya sendiri. Sementara pengusaha Jakarta dan pusat yang banyak meraih benefit dari adanya Freeport," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui melalui BKPM, pemerintah telah menargetkan realisasi investasi 2016 sebesar Rp 594,8 triliun atau naik 14,5 persen dari target investasi 2015 yang tercatat Rp 519,5 Triliun.

Realisasi investasi 2016 diharapkan berasal dari Penanaman Modal Asing PMA sebesar Rp 386,4 triliun.‎

Rekomendasi untuk Anda

BizzInsight

AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved