Hipmi Minta Kegaduhan Soal Freeport Tidak Berlarut-larut
kegaduhan ini semakin liar dan mengancam iklim investasi yang mulai membaik
Sehingga dampak negatif dari perubahan itu tidak melebar ke mana-mana.
"Presiden sudah dijalur yang baik. Kepentingan nasional beliau sudah junjung tinggi. Tapi perubahan ini harus dikelola dengan baik. Presiden dan kabinet harus satu suara dan satu komando. Jangan ada gerakan-gerakan tambahan. Change management-nya di situ," kata Bahlil.
Bahlil juga mengingatkan agar renegosiasi divestasi saham Freeport juga melibatkan peran investor dan pengusaha asal Papua.
Pasalnya ke depan, PT Freeport diharapkan mampu mengakomodir dan bermitra dengan pengusaha-pengusaha Papua.
"Bagaimanapun Freeport itu ada di Papua. Yang punya tanah juga harus diajak bicara baik-baik. Yang punya tanah saja tidak ribut-ribut seperti pengusaha Jakarta. Mestinya ada rasa malu," ujarnya.
Bahlil juga mengingatkan agar pengusaha dan pemerintah daerah Papua diberi ruang yang cukup dalam renegosiasi tersebut.
"Agar orang Papua tidak lagi hanya sebagai penonton di kampungnya sendiri. Sementara pengusaha Jakarta dan pusat yang banyak meraih benefit dari adanya Freeport," imbuhnya.
Sebagaimana diketahui melalui BKPM, pemerintah telah menargetkan realisasi investasi 2016 sebesar Rp 594,8 triliun atau naik 14,5 persen dari target investasi 2015 yang tercatat Rp 519,5 Triliun.
Realisasi investasi 2016 diharapkan berasal dari Penanaman Modal Asing PMA sebesar Rp 386,4 triliun.