Hipmi Minta Kegaduhan Soal Freeport Tidak Berlarut-larut
kegaduhan ini semakin liar dan mengancam iklim investasi yang mulai membaik
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta kegaduhan masalah saham PT Freeport tidak berlarut-larut.
Dikhawatirkan, kegaduhan ini semakin liar dan mengancam iklim investasi yang mulai membaik. Oleh sebab itu, Hipmi meminta agar Presiden Joko Widodo mengambil alih dan mengelola isu dan kegaduhan PT Freeport ini dengan baik.
"Berlarut-larut kegaduhan ini tidak baik untuk iklim investasi. Apalagi kan kita lagi gencar-gencar undang investasi dari luar, supaya ekonomi bergerak lebih atraktif tahun depan," kata Ketua Umum BPP Hipmi Bahlil Lahadalia di Jakarta, Senin (23/11/2015).
Bahlil mengungkapkan kalau pihaknya mendapat banyak pertanyaan dari investor akan masa depan investasi di Indonesia sejak munculnya kegaduhan soal saham PT Freeport.
"Ada banyak pertanyaan yang datang ke kami, iklimnya seperti apa. Kepastian hukum gimana. Sebab semua rana dipolitisasi. Harusnya hukum yang bicara," kata Bahlil.
Bahlil menilai kredibilitas iklim investasi di Indonesia akan sangat ditentukan oleh penyelesaian secara hukum atas berbagai sengketa, pertikaian, atau pelanggaran etika korporasi.
Sebab, bila nuansa politik terlalu kental, maka investor enggan untuk menanamkan modalnya di Tanah Air.
Pengusaha asal Papua ini juga mengatakan, saat ini terdapat banyak kontrak karya dengan investasi miliaran dollar Amerika Serikat yang tersebar di berbagai daerah.
Berbagai pihak memiliki kepentingan masing-masing dalam kontrak karya tersebut, termasuk mengincar saham.
Di sisi lain pemerintah telah berada dilangkah yang tepat yakni bagaimana meningkatkan kontribusi perusahaan-perusahaan yang berinvestasi tersebut bagi negara atau daerah dimana perusahaan itu berada.
"Sayangnya, kebijakan dan negosiasi pemerintah ini tidak dikelola dengan baik isunya yang sangat sensitif. Sehingga yang muncul kegaduhan. Ditambah lagi banyak pihak yang nimbrung minta bagian," kata Bahlil.
Oleh karena itu, Bahlil meminta agar Presiden Jokowi segera mengambil allih masalah PT Freeport ini agar kegaduhan ini tidak berlarut-larut.
Dia harap agar Presiden segera menetralisir dan menengahi perang opini yang muncul di antara para anggota kabinet serta parlemen.
"Isu PT Freeport ini mustinya dikelola dengan baik, biasnya jangan sampai ke luar sana. Kita ribut terus," kata Bahlil.
Bahlil mengatakan, Hipmi mendukung sepenuhnya perubahan yang tengah dilakukan Presiden. Hanya saja, dia meminta agar Kepala Negara menerapkan change management dalam perubahan besar ini.
Sehingga dampak negatif dari perubahan itu tidak melebar ke mana-mana.
"Presiden sudah dijalur yang baik. Kepentingan nasional beliau sudah junjung tinggi. Tapi perubahan ini harus dikelola dengan baik. Presiden dan kabinet harus satu suara dan satu komando. Jangan ada gerakan-gerakan tambahan. Change management-nya di situ," kata Bahlil.
Bahlil juga mengingatkan agar renegosiasi divestasi saham Freeport juga melibatkan peran investor dan pengusaha asal Papua.
Pasalnya ke depan, PT Freeport diharapkan mampu mengakomodir dan bermitra dengan pengusaha-pengusaha Papua.
"Bagaimanapun Freeport itu ada di Papua. Yang punya tanah juga harus diajak bicara baik-baik. Yang punya tanah saja tidak ribut-ribut seperti pengusaha Jakarta. Mestinya ada rasa malu," ujarnya.
Bahlil juga mengingatkan agar pengusaha dan pemerintah daerah Papua diberi ruang yang cukup dalam renegosiasi tersebut.
"Agar orang Papua tidak lagi hanya sebagai penonton di kampungnya sendiri. Sementara pengusaha Jakarta dan pusat yang banyak meraih benefit dari adanya Freeport," imbuhnya.
Sebagaimana diketahui melalui BKPM, pemerintah telah menargetkan realisasi investasi 2016 sebesar Rp 594,8 triliun atau naik 14,5 persen dari target investasi 2015 yang tercatat Rp 519,5 Triliun.
Realisasi investasi 2016 diharapkan berasal dari Penanaman Modal Asing PMA sebesar Rp 386,4 triliun.
