Kamis, 2 Oktober 2025

Hipmi Minta Kegaduhan Soal Freeport Tidak Berlarut-larut

kegaduhan ini semakin liar dan mengancam iklim investasi yang mulai membaik

Penulis: Edwin Firdaus
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Massa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Peduli Aset Bangsa (FMPAB), berunjukrasa di depan gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (20/11/2015). Mereka meminta KPK untuk mengusut sejumlah pejabat yang diduga terlibat dalam proses perpanjangan kontrak kerja PT Freeport. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta kegaduhan masalah saham PT Freeport tidak berlarut-larut.

Dikhawatirkan, kegaduhan ini semakin liar dan mengancam iklim investasi yang mulai membaik. Oleh sebab itu, Hipmi meminta agar Presiden Joko Widodo mengambil alih dan mengelola isu dan kegaduhan PT Freeport ini dengan baik.

"Berlarut-larut kegaduhan ini tidak baik untuk iklim investasi. Apalagi kan kita lagi gencar-gencar undang investasi dari luar, supaya ekonomi bergerak lebih atraktif tahun depan," kata Ketua Umum BPP Hipmi Bahlil Lahadalia di Jakarta, Senin (23/11/2015).

Bahlil mengungkapkan kalau pihaknya mendapat banyak pertanyaan dari investor akan masa depan investasi di Indonesia sejak munculnya kegaduhan soal saham PT Freeport.

"Ada banyak pertanyaan yang datang ke kami, iklimnya seperti apa. Kepastian hukum gimana. Sebab semua rana dipolitisasi. Harusnya hukum yang bicara," kata Bahlil.

Bahlil menilai kredibilitas iklim investasi di Indonesia akan sangat ditentukan oleh penyelesaian secara hukum atas berbagai sengketa, pertikaian, atau pelanggaran etika korporasi.

Sebab, bila nuansa politik terlalu kental, maka investor enggan untuk menanamkan modalnya di Tanah Air.

Pengusaha asal Papua ini juga mengatakan, saat ini terdapat banyak kontrak karya dengan investasi miliaran dollar Amerika Serikat yang tersebar di berbagai daerah.

Berbagai pihak memiliki kepentingan masing-masing dalam kontrak karya tersebut, termasuk mengincar saham.

Di sisi lain pemerintah telah berada dilangkah yang tepat yakni bagaimana meningkatkan kontribusi perusahaan-perusahaan yang berinvestasi tersebut bagi negara atau daerah dimana perusahaan itu berada.

"Sayangnya, kebijakan dan negosiasi pemerintah ini tidak dikelola dengan baik isunya yang sangat sensitif. Sehingga yang muncul kegaduhan. Ditambah lagi banyak pihak yang nimbrung minta bagian," kata Bahlil.

Oleh karena itu, Bahlil meminta agar Presiden Jokowi segera mengambil allih masalah PT Freeport ini agar kegaduhan ini tidak berlarut-larut.

Dia harap agar Presiden segera menetralisir dan menengahi perang opini yang muncul di antara para anggota kabinet serta parlemen.

"Isu PT Freeport ini mustinya dikelola dengan baik, biasnya jangan sampai ke luar sana. Kita ribut terus," kata Bahlil.

Bahlil mengatakan, Hipmi mendukung sepenuhnya perubahan yang tengah dilakukan Presiden. Hanya saja, dia meminta agar Kepala Negara menerapkan change management dalam perubahan besar ini.

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda

BizzInsight

AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved