ICW Yakin Petinggi Parpol, Parlemen, dan Pejabat Terlibat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Indonesian Coruption Watch (ICW) melihat yang sangat dibutuhkan KPK sekarang adalah dukungan dan keyakinan bahwa kasus Hambalang menjadi prioritas.

Hal ini penting diyakini KPK, agar publik juga kembali meningkatkan kepercayaannya ke institusi superbody tersebut. Karenanya, menurut Emerson Yuntho Koordinator Divisi Monitoring ICW, KPK harus membuktikan bahwa kasus ini tidak hanya berhenti pada Pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga, Dedi Kusdinar yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang.

"Saya pikir yang harus dikejar KPK itu bisa membuktikan bahwa kasus ini tidak hanya melibatkan Dedy Kusdinar saja. Tapi juga melibatkan aktor-aktor lain di luar itu," katanya saat ditemui di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (3/11/2012).

Emerson tegaskan, dirinya yakin petinggi-petinggi Partai Politik dan pejabat di Kemenpora terlibat dalam kasus Hambalang.

"Saya punya keyakinan ada keterlibatan dari petinggi Partai Politik, juga parlemen dan pejabat tinggi di lingkungan kementerian Pemuda Olah Raga," tegas dia.

Lebih lanjut dia juga menyesalkan bahwa pembahasan anggaran di DPR masih bersifat tertutup dan tidak transparan. Pasalnya dalam kasus Hambalang, komisi X DPR mengaku izin anggaran adalah sigleyear bukan multiyears (tahun jamak). Sedangkan Menkeu menyatakan proyek tersebut disetujui multiyears.

"Artinya kan ini ada proses ketertutupan dalam penyusunan anggaran itu sendiri di DPR. Nah ini yang juga kita sesalkan," ujarnya.