Minggu, 5 Oktober 2025

Penarikan Penyidik KPK

Sikap SBY Harus Dikawal Bersama Pelaksanaannya

Anggota komisi III DPR dari PKS, Indra mengapresiasi pidoto Presiden SBY mengenai perselisihan KPK dan Polri, Senin (8/10/2012) malam.

Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-inlihat foto Sikap SBY Harus Dikawal Bersama Pelaksanaannya
TRIBUNNEWS.COM/DANY PERMANA
Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, bersama Mensesneg Sudi Silalahi (kiri), dan Menko Polhukam Djoko Suyanto (tengah), menyampaikan konferensi persnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/10/2012). Dalam kesempatan tersebut Presiden menegaskan bahwa penanganan kasus Simulator SIM di Korlantas Mabes Polri, yang melibatkan Irjen (Pol) Djoko Susilo, sepenuhnya ditangani KPK, penanganan kasus penyidik KPK, Novel Baswedan, dan rencana revisi UU KPK, ditangguhkan karena waktunya tidak tepat. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota komisi III DPR dari PKS, Indra mengapresiasi pidoto Presiden SBY mengenai perselisihan KPK dan Polri, Senin (8/10/2012) malam. Pasalnya, baru kali ini presiden cukup lugas, jelas, tegas dan mampu menangkap kegundahan publik.

Namun demikian, menurutnya hal yang lebih penting setelah sikap dan pidato itu adalah implementasi dari pidato presiden tersebut harus benar-benar telaksana. Bukan hanya menjadi angin segar sesaat, terutama penyikapan dan tindak lanjut dari KPK dan Polri sendiri.

“Oleh karena itu semua pihak yang merindukan optimalisasi pemberantasan korupsi dan penegakkan hukum di negeri ini, harus tetap mengawasi dan mengawal implementasi sikap dan pidato presiden tadi malam. Kita harus memastikan sikap dan pidato presiden tadi malam benar-benar terlaksana,” ajaknya kepada Tribunnews.com, Jakarta, Selasa (9/10/2012).

Lebih lanjut, politisi PKS ini mengatakan perlu mengapresiasi sikap Kapolri Jenderal Timur Pradopo yang legowo atas berbagai solusi yang dicapai. Hal ini menunjukkan sikap kenegarawanan Kapolri.

Karena, Indra tegaskan, sikap kenagarawanan, kearifan, dan kedewasaan para pemimpin lembaga dan institusi negara memang merupakan kunci utama agar konflik atau disharmonisasi antar lembaga dan institusi di negara ini tidak terulang di kemudian hari.

Lanjutnya, bagaimapun dalam konteks konflik atau disharmonisasi antara KPK dan Polri, sangat jelas yang bertepuk tangan dan diuntungkan adalah para koruptor dan para mafia.

“Kita semua harus ingat sangat banyak PR (Pekerjaan Rumah-red) kasus menunggu, yakni kasus BLBI, Century, Hambalang, Wisma atlet, PON, Simulator SIM, mafia Pajak, Boul, dan lain-lain,” sebutnya terkait masih banyak tugas pemberantasan korupsi yang harus terus dikawal dan segera ditangani serta diselesaikan.

Klik:

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved