Masalah TKI akan Jadi Sandungan Hubungan RI-Malaysia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Peserta The Fifth Malaysia-Indonesia Strategic Bilateral Colloquium di Kuala Lumpur sepakat bahwa sandungan terbesar perbaikan hubungan kedua negara adalah soal TKI.

Disebutkan dalam rilis yang diterima Tribun, tensi akan selalu tinggi sepanjang problem fundamental ini tidak tuntas terselesaikan.

Pengaturan yang ada saat ini dipandang hanya menguntungkan agen-agen recruiter. Karena baik majikan Malaysia maupun para TKI sama-sama merasa dirugikan.

"Agen-agen rekruter di dua negara, mendapat keuntungan layaknya pedagang barang dgn mengutip uang jasa yang berlebihan baik dari majikan maupun dari TKI dengan potong gaji, ungkap anggota Komisi III DPR, Eva K Sundari, Jakarta, Senin (8/10/2012).

Lebih lanjut kata dia, pengawasan Pemerintah Indonesia yang lemah terhadap agen-agen rekruter di Indonesia menjadi sebab TKI yang dikirim berkualifikasi tidak terampil. Sehingga para majikan menjadi frustasi. Apalagi biaya orientasi ada dalam struktur pembiayaaan.

Eva Sundari membenarkan hal tersebut. Tetapi sekaligus meminta Pemerintah Kerajaan Malaysia untuk menghentikan kebijakan pemutihan bagi imigran untuk menghindarkan pemerasan TKI. Baik yang legal maupun yang ilegal oleh agen-agen dan oknum aparat keamanan di Malaysia.

Anis Hidayah dari Migrant Care menguatkan Pemerintah Kerajaan Malaysia lebih meletakkan TKI sebagai isu migrasi dibanding isu labor tenaga kerja. Dan itu menyebabkan kriminalisasi TKI sedangkan kontribusi TKI untuk perekonomian Malaysia. Terutama di sektor konstruksi dan jasa RT menjadi hilang dari perspektif Pemerintah Malaysia.

Atas hal itu, Dubes Malaysia untuk RI, Dato' Syed Munshe Afdzaruddin Syed Hassan mengusulkan skema perbaikan pengiriman TKI langsung ke asal TKI melalui keterlibatan Pemda-pemda di Indonesia.

Usulan ini sejalan dengan rekomendasi Timsus TKI DPR RI yang disampaikan di paripurna akhir th 2011 lalu. Yakni menyarankan keterlibatan langsung pemerintah atau negara dalam perekrutan dan pengiriman TKI.

Hal ini, menurutnya, hanya bisa dilakukan jika dalam revisi UU PPTKLN menguatkan aspek perlindungan TKI dengan mengalihkan peran agen-agen rekruter swasta menjadi tanggung jawab dan peran Pemerintah Pusat dan Pemda-pemda.