APTISI: Presiden Keluarlah dari Sangkar Emas

Laporan Wartawan Tribun Jogja, Mona Kriesdinar

TRIBUNNEWS.COM, SLEMAN – Dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga datang dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI). Melalui siaran pers yang diterima Tribun Jogja, Senin (8/10/2012), APTISI memandang adanya upaya untuk melemahkan KPK yang seolah didesain secara sistematis dan melibatkan "oknum" penguasa yang mempunyai kekuatan besar dalam mempengaruhi kebijakan di lembaganya masing-masing.

Ketua APTISI Edy Suandi Hamid, menegaskan bahwa tekanan yang dilakukan pihak-pihak tertentu dan didukung silent elite untuk melemahkan KPK dinilai sungguh sangat memalukan dan sia-sia. Dapat dikatakan memalukan karena fenomena ini disaksikan dunia dan yang pasti mempertanyakan hasil reformasi yang dilakukan dengan banyak pengorbanan tetapi ternyata tidak membawa perubahan dalam membentuk Clean Governance (pemerintahan yang bersih).

Kemudian letak kesia-siaannya karena upaya pelemahan terhadap KPK pasti tidak akan berhasil, mengingat seiring dengan matangnya demokrasi di Indonesia, rakyat sudah semakin sadar dan muak dengan penjarahan aset dan kekayaan negara oleh pejabat yang berbaju pemimpin dan bertopeng kesucian, sehingga sangatlah mungkin rakyat akan berjibaku untuk membela KPK. Oleh karenanya apabila Presiden masih beretorika dan tidak menunjukkan kesungguhan memberantas korupsi dan membela KPK, maka gerakan massa akan muncul, dan ini bisa bergelombang dan pada akhirnya dapat melahirkan reformasi jilid 2.

Edy menambahkan bahwa model penekanan pola-pola masa lalu dengan mencari-cari kesalahan atau membuat-buat kesalahan agar bisa menangkap orang, sesungguhnya sudah sangat diketahui masyarakat. Oleh karena itu,  APTISI menilai cara seperti itu hanya melahirkan kebencian dan kemarahan masyarakat luas yang bisa jadi kontraproduktif jika hal itu menjadi tak terkendali. Sehingga yang muncul secara frontal adalah konflik rakyat vs penguasa, dan jika hal ini terjadi maka bisa berarti penguasa kehilangan legitimasinya. Pengalaman pahit masa lalu seharusnya menjadi pelajaran bagi penguasa agar tidak terus membenamkan negeri ini dalam keterbelakangan dan terjebak selamanya pada penyakit kronis koruptif.

“Oleh karena itu, APTISI meminta Presiden bertindak secara nyata dan keluar dari sangkar emasnya dengan terjun ke lapangan. Jangan hanya lewat juru bicaranya (jubir) mengumumkan perintah untuk mengingatkan para pihak yang bawahannya berlaku tidak tepat. Namun presiden harus bertindak lebih dari itu, seperti mengawal perintah itu dengan memberikan tenggat waktu secepatnya,” katanya.

Berita Terkait: Penarikan Penyidik KPK