Film Innocence of Muslims
Umat Jangan Terprovokasi
Djoko Suyanto, menyerukan umat Islam Tanah Air menahan diri dan tidak melampiaskan amarah pada aset-aset Amerika.
lihat foto
Baca juga di Tribun Jakarta Digital
TRIBUNNEWS.COM,TRIBUNNEWS.COM--- Pemerintah RI berupaya mencegah ledakan amarah umat Islam Indonesia atas penghinaan Rasulullah SAW melalui film AS berjudul Innocence of Muslims dengan memblokir tayangan film yang beredar di Youtube.
Menko Polhukam Djoko Suyanto, menyerukan umat Islam Tanah Air menahan diri dan tidak melampiaskan amarah pada aset-aset Amerika.
Setidaknya 16 video propaganda anti-Islam telah di remove (blokir) Google atas permintaan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) RI. Menko Polhukam Djoko Suyanto menyerukan masyarakat tak terpancing tayangnya Innocence of Muslims di Youtube.
"Mengimbau agar masyarakat tak melakukan tindakan-tindakan yang tidak perlu," tegas Djoko di Jakarta, Kamis (13/9/2012).
Mantan Panglima TNI ini meminta seluruh elemen masyarakat menjaga kerukunan antarumat beragama. "Percaya bahwa pemerintah sudah mengambil tindakan tepat, sehingga keamanan dan kenyamanan masyarakat dapat diwujudkan," tegasnya.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arwani Thomafi mendesak pemerintah untuk memblokir video Innocence of Muslims di internet. "Seharusnya, pemerintah dapat melakukan diplomasi terkait kontroversi film itu dengan pihak terkait. Termasuk minta Kementerian Kominfo segera memblokir peredaran film itu,'' tegas Arwani.
PPP berharap pemerintah dapat secara aktif menekan pihak pihak terkait dalam pemuatan dan peredaran video anti-Islam itu. Selain itu pemerintah harus mengantisipasi dengan cepat dan tepat respon masyarakat Muslim dunia. "Dengan begitu, kejadian serupa tidak terjadi di Tanah Air," tandasnya.
Arwani tak lupa mengimbau umat Islam Indonesia tak terprovokasi dalam merespon peredaran film tersebut. "Kami yakin, muslim Indonesia yang dikenal moderat dapat menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang justru kontraproduktif bagi Islam di Indonesia,'' ujar anggota Komisi V DPR itu.
