Warga Minta Kepastian Lahan di HLPN
Warga yang bermukim di kawasan Hutan Lindung Pulau Nunukan (HLPN) meminta kejelasan status lahan mereka
Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru
TRIBUNNEWS.COM, NUNUKAN - Warga yang bermukim di kawasan Hutan Lindung Pulau Nunukan (HLPN) meminta kejelasan status lahan mereka. Ribuan warga sudah bermukim di kawasan tersebut sebelum pemerintah menetapkan kawasan itu sebagai hutan lindung.
Demikian aspirasi sebagian besar warga yang menghadiri reses yang digelar Wakil Ketua DPRD Nunukan Ruman Tumbo, di kediaman pribadinya di Jalan Rimba, Kecamatan Nunukan. Sedikitnya 200 warga hadir pada kesempatan tersebut.
Ruman mengatakan, seperti pada reses sebelumnya warga masih mempertanyakan persoalan lahan mereka.
"Kita lebih banyak berdialog dengan masyarakat. Sehingga aspirasi mereka disampaikan secara lisan. Sementara yang paling banyak dipertanyakan terkait status Hutan Lindung Pulau Nunukan. DPRD Nunukan akan berusaha keras untuk dapat menyelesaikan polemik tersebut agar dapat keluar dari permasalahan tersebut," ujarnya.
Ruman mengatakan, selama ini isu kawasan HLPN seringkali dipolitisiasi. "Dan ditakutkan nantinya akan dijadikan bahan para politisi di Nunukan ketika pemilihan kepala daerah agar masyarakat memilih calon tertentu. Dengan iming-iming bakal aman menempati daerah tersebut.
Kalau tidak pilih nanti diusir. Karena sampai saat ini lahan masyarakat tersebut tidak ada kejelasan," ujarnya.
Selain persoalan status kawasan di HLPN Nunukan, masyarakat juga meminta areal persawahan dan pembangunan semenisasi jalan-jalan kecil. Warga juga meminta agar dapat disediakan bus sekolah untuk penjemputan anak sekolah khususnya di Desa Binusan.
"Kalau untuk pelayanan publik belum dikeluhkan masyarakat. Yang mereka keluhkan justru sulit mencari pekerjaan," ujarnya.
Menurut politisi Partai Demokrat ini, sebenarnya keluhan yang disampaikan warga ini sudah seringkali disampaikan pada kesempatan reses sebelumnya.
"Keluhan masyarakat dari reses ke reses hanya menyampaikan aspirasi yang sama. Masyarakat hanya menanyakan realisasi aspirasi masyarakat tersebut," ujarnya.
Mentoknya realisasi aspirasi dari masyarakat ini sebenarnya terkendala pada kurang terakomodirnya usulan itu saat pembahasan anggaran di Tim Anggaran Pemkab Nunukan.
"Apabila reses dan musrenbang dapat diakomodir oleh Pemda, 75 persen masyarakat akan merasakan apa yang telah mereka inginkan. Bukan malah membangun dengan anggaran miliaran rupiah namun kurang dirasakan masyarakat. Contohnya jalan lingkar Nunukan yang sudah menghabiskan miliaran rupiah. Pemerintah seharusnya mengakomodir reses atau musrenbang meskipun dengan anggran kecil setidaknya dapat dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.
Baca Juga:
