Intelijen Lemah Bukti Pemerintahan Carut-marut

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Pernyataan Presiden SBY yang menyatakan intelijen lemah, terkait dalam kasus Sampang, dianggap politisi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo, mengejutkan dan menyedihkan.

Mengejutkan, kata Tjahjoi Kumolo lagi, yang tak lain salah seorang anggota Komisi I DPR ini, karena seorang Presiden RI sampai yang menyatakan sendiri intelijen lemah.

Menurutnya, ini menandakan adanya masalah serius yang bisa membahayakan negara dan rakyat Indonesia.

"Sangat disayangkan pernyataan dari Presiden, karena menunjukkan tingkat kinerja intelijen negara dan tingkat koordinasi jaringan intelejen oleh Presiden dikatakan lemah dan tidak jalan. Ini bentuk kemarahan kekecewaan Presiden kepada jajaran intelejen negara yang menunjukkan bahwa tata kelola penyelenggaraan pemerintahan sudah pada posisi carut marut," tegas Tjahjo Kumolo, Selasa (28/8/2012).

Ditegaskan, kunci sebuah keberhasilan pengambilan keputusan politik pembangunan pemerintah pusat dan daerah, dan khususnya aparatur keamanan dan pemerintahan pada hasil telaahan strategis dari intelijen untuk deteksi dini dari setiap gelagat dinamika yang berkembang dimasyarakat

"Kalau sampai sinyalemen Presiden tersebut benar dan pasti benar karena disampaikan Presiden, berarti sudah pada posisi yang membahayakan pemerintahan ini dalam proses pengambikan keputusan politik pembangunan yang ada, yang mengakibatkan keresahan dan dampak yang timbul di masyarakat karena dukungan data dari intelijen tidak akurat," paparnya.

Sering kecolongan dan tidak adanya koordinasi. Tjahjo Kumolo membenarkan pernyataan rekannya, Tubagus Hasanuddin yang mengungkap, tingkat koordinasi lemah dan perlunya tim Evaluasi.

Mungkin, sajian data dari Intelijen ada. Tapi tidak cepat dikoordinasikan dan forum muspida indikasinya tidak jalan untuk setiap harinya yang harusnya dibahas. Setiap ada gelagat dinamika yang berkembang, imbuh Tjahjo lagi, baik di pusat maupun di daerah- menunjukkan lemahnya tinhgkat koordinasi.

"Pernyataan Presiden tidak hanya kita renungkan dan hanya kita lihat berbondong bondongnya pejabat pusat turun kedaerah konflik. Harusnya secara revolusioner merombak proses tata kelola penyelenggaaan pemerintahan yang ada sekarang ini. Lakukan reformasi birokrasi total. Kalau tidak, sangat membahayakan keselamatan negara dan rakyat Indonesia akan jadi korban," Tjahjo Kumolo mengingatkan.