Korupsi Hambalang Jangan Hanya Jerat Pemain Kecil

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Uchok Sky Khadafi mengingatkan KPK jangan tebang pilih dalam menuntaskan kasus korupsi yang melibatkan politisi Partai Demokrat.

"Sampai sekarang ini, KPK baru menetapkan satu orang tersangka, yakni Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora, Dedy Kusdinar. Sedangkan, pasca-peningkatan status penyidikan, KPK baru memanggil staf di Kemenpora, yakni Jelani dan Adhi Purnomo," ujar Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Selasa (31/7/2012).

Uchok mengatakan penuntasan kasus korupsi dari proyek senilai Rp 2,5 triliun pembangunan kompleks olah raga Hambalang di Bogor, Jawa Barat, jangan hanya menyentuh para pemain kecil yang ada di instansi pemerintah.

"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus berani memanggil kembali para petinggi Partai Demokrat yang menjadi dalang dari korupsi itu," tegasnya.

Uchok mengindikasikan ada upaya politis mengalihkan perhatian publik dari penyidikan kasus korupsi Hambalang kepada kasus korupsi lain, seperti PLTU Lampung dan dugaan suap kepengurusan hak guna usaha (HGU) di Buol, Sulawesi Tengah.

Kemunculan dua kasus ini telah diatur untuk menenggelamkan perhatian publik terhadap kasus Hambalang. "Media massa sudah seharusnya proaktif mengawasi kasus ini agar jangan masuk angin," tandasnya.

Kekhawatirannya ini merefleksi pemeriksaan belum mengagendakan pemanggilan kembali Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Menteri Pemuda dan Olah Raga yang juga Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat Andi Alfian Malarangeng.

Hal senada diprediksi pengamat hukum dan politik Frederich Yunadi, jika kasus Hambalang akan terbentur oleh kekuatan politik. Intervensi politik dari Partai Demokrat maupun penguasa akan berimplikasi pada macetnya penuntasan kasus ini.

"Tekanan politik di KPK sangat kuat karena pimpinan komisioner terdiri dari beberapa grup sehingga ada tarik menarik kesimpulan untuk menyelesaikan kasus Hambalang," ujar dia.

KPK adalah lembaga yang seharusnya tanpa tekanan bisa menyelesaikan kasus - kasus korupsi di negeri ini. Jangan sampai masalah politik mempengaruhi penuntasan secara hukum.

Ayo Klik: