DPRD Sulsel Anggap Pasar Modern Mematikan Pasar Tradisional

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ilham

TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Komisi B DPRD Sulawesi Selatan yang membidangi perekonomian akan membentuk rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif tentang pembatasan jumlah pasar modern untuk melindungi pasar tradisional se-Sulsel.

Tekad Komisi B mengingat dominasi pasar modern yang cenderung mematikan pasar tradisional. Kehadiran massif pasar modern dinilai DPRD Sulsel hanya menguntungkan segelintir orang dan tidak pada pemeratan pendapatan masyarakat Sulsel.

Pertumbuhan ekonomi bukan dilatari masyarakat Sulsel secara umum tapi segelintir orang. Terjadi ketimbangan ekonomi politik yang semakin meminggirkan keberadaan masyarakat kecil.

"Pemerintah provinsi (pemprov) Sulsel harus menegakkan ekonomi pro rakyat bukan pro kapitalis. Bagaimana bisa ekonomi kerakyatan kalau pasar hanya dikuasai dua pemilik modal Indomaret dan Alfamart, kedua pasar ini sudah masuk di daerah-daerah, itu mematikan penjual kelontongan dan pasar tridisional," kata anggota Komisi B, Muchtar Tompo di ruang komisi B, kantor DPRD Sulsel, Makassar, Jumat (6/7/2012).

Menurut Muchtar, keberadaan pasar modern harus segera dibatasi dengan terbentuk ranperda yang dimaksud. Sehingga pemprov nantinya harus bertindak tegas dan benar-benar melindungi pasar rakyat kecil.

"Bulan depan Alfa dan Indomaret akan masuk di perumahan-perumahan. Untuk itu kami sudah 13 anggota komisi B mengiyakan dan sudah mengirim ke banleg. Pasar modern tidak boleh dibiarkan. Coba kalau, tokoh kelontongan yang dikuasai satu keluarga, itu bisa menghidupi satu keluarga itu, kan modal mereka terus yang berputar, jadi kesejahteran benar-benar dikuasai rakyat, bukan di tangan segelintir pemodal," ujar legislator Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini menambahkan.

Baca Juga:

• Calo TKI Nunukan Bawa Sabu 
• 20 Imigran Myanmar Mogok Makan di Rudenim 
• Kejati Sulsel Usut Aliran Dana CCC ke Oknum Pejabat 
• Trailer Terguling Jalintim Palembang-Betung Macet Total